Tomy Winata sangat mendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Karena itu, bos Artha Graha Group ini menaati aturan yang berlaku dan ditetapkan pemerintahan sekarang.
Hal ini disampaikan Tim Public Relation Tomy Winata, Vivy, untuk membantah tudingan selama ini bahwa perusahaan yang bergerak dalam perbangkan, properti, dan infrastruktur tersebut banyak melanggar aturan.
"Pak Tomy dan perusahaannya taat dan patuh pada aturan selama ini dan kami mendukung program Jokowi-JK contohnya di sektor kelautan dan perikanan," ujar Viyi dalam keterangannya, Kamis (19/4).
Vivy menyampaikan, di sektor kelautan dan perikanan, banyak izin usaha di bawah kontrok AGP yang dicabut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Salah satunya PT Maritim Timur Jaya yang sudah beroperasi sejak tahun 1996.
"Meskipun dicabut izin usahanya oleh Menteri Susi, tetapi Pak Tomy dan pihak Artha Graha tidak melakukan perlawanan hukum seperti menggugat pemerintah di pengadilan," terangnya.
Padahal, menurut Vivy, perusahaan tersebut sudah memiliki fasilitas berupa surimi atau ikan beku. Termasuk juga pengolahan tepung ikan atau
fish meal dengan kapasitas masing-masing 100 ton per hari serta unit pengolahan bakso ikan dengan tujuan ekspor ke China dan Thailand.
"Selain itu juga terdapat coldstore berkapasitas 1.800 ton, empat unit pembangkit listrik berkapasitas 1.140 kw, tanki bahan bakar kapasitas 15.000 liter serta dermaga 330 meter lebar 13 meter. Seluruh fasilitas ini termasuk perkantoran," urai Vivy.
Vivy menambahkan bahwa PT Maritim Timur Jaya merupakan bisnis besar dan ekspansif. Diakuinya memang pencabutan oleh Menteri Susi secara otomatis merugikan anak usaha secara finansial karena kapasitas produksinya besar.
"Namun, Pak Tomy dan Artha Graha Group cenderung menerima keputusan Menteri Susi. Artinya Pak Tomy dan Artha Graha mendukung upaya pemerintahan Jokowi melakukan pembenahan di sektor Kelautan dan Perikanan," tutupnya.
[wid]
