Pemerintah Indonesia tengah menyusuun roadmap pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai upaya menyeimbangkan supply dan demand pasar kerja. Penyusunan roadmap melibatkan lintas kementerian.
Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri usai mengikuti Rapat Koordinasi tentang implementasi roadmap pendidikan dan pelatihan vokasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta, Kamis (19/4).
“Jadi kita ingin agar investasi SDM kita baik melalui pendidikan maupun melalui pelatihan vokasi yang bisa sesuai dengan pasar kerjanya,†katanya.
Roadmap ini, jelas Menaker, akan memetakan sektor-sektor industri yang membutuhkan masifikasi pemenuhan SDM. Sehingga, dengan adanya roadmap ini akan memudahkan pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan program pendidikan atau pelatihan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Dengan begitu akan tercipta keseimbangan antara pendidikan dan pelatihan vokasi (supply) dengan kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja (demand).
“Kita memetakan dari sisi demand side ini benar-benar bisa lebih detail, misalnya terkait dengan jabatan,†jelas Menaker.
Menaker juga menjelaskan, ada beberapa sektor yang diprediksi akan terus tumbuh dan menyerap banyak tenaga kerja. Sektor-sektor ini kedepan akan terus dikembangkan terutama dari sisi penyediaan SDM-nya.
Diantaranya adalah sektor agrobisnis, manufaktur, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran.
Selain sektor tersebut, Menaker menjelaskan bahwa roadmap ini juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional. Seperti pada sektor infrastruktur, target 10 destinasi wisata baru, dan sebagainya.
“Ketika kita bicara proyek strategis nasional. Seperti infrastruktur, 10 destinasi wisata baru. Itu kebutuhan pekerjanya berapa banyak, jabatannya apa,†ujar Menaker.
Roadmap, kata Menaker, bertujuan untuk mendukung berbagai program pemerintah dalam penyediaan SDM kompeten. Diantaranya adalah pendidikan vokasi di lembaga-lembaga pendidikan vokasi, pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK), dan juga pemagangan berbasis jabatan.
"Semua melalui skema pendidikan, pelatihan vokasi, termasuk pemagangan, ini kita coba untuk kita penuhi," katanya.
[dzk]
