Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mencanangkan Program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2018 di Kabupaten Merauke, Papua, Senin (16/4).
Program Gerbangdutas kali ini merupakan yang ke empat. Sebelumnya Wiranto mencanangkan Gerbangdutas di Kalimantan Utara pada 2015, Gerbangdutas di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2016 dan Natuna, Kepulauan Riau pada 2017.
Menurutnya, pembangunan perbatasan adalah langkah nyata dalam keadilan bagi masyarakat yang tinggal di garda terdepan NKRI.
Di sisi lain, dalam pendekatan keamanan nasional, Gerbangdutas menjadi penting lantaran ancaman terhadap negara bukan lagi berupa militer melainkan ancaman multidimensional, seperti narkoba, perdagangan narkoba, terorisme, ilegal fishing, ilegal logging. Jika perbatasan lemah, longgar dan kosong, maka ancaman akan mudah masuk.
"Dengan adanya pembangunan perbatasan, infrastruktur yang dibangun pemerintah, maka akan menumbuhkan satu pemukiman baru, satu percepatan ekonomi di perbatasan yang nanti akan memperkuat pertahanan nasional kita. Artinya pembangunan di wilayah perbatasan, ini harus segera dipercepat," ujar Wiranto.
Lebih jauh, Wiranto menegaskan bahwa pembangunan perbatasan bukan sebagai politik mercusuar atau aksi gagah-gagahan terhadap negara tetangga.
Menurut Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini, pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian dari membangun kebanggaan nasional.
"Kalau ditanya kamu orang mana? aku orang Indonesia karena secara fisik membanggakan. Tapi kalau kumuh dan sebagainya. Ditanya mungkin jawab ogah-ogahan karena merasa terasing, terpinggirkan. Jadi sekarang ini tidak, sudah merasa dirangkul, diorangkan dan diperhatikan," demikian Wiranto.
[ian]
