Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung kinerja aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi berbagai potensi konflik selama proses Pilkada Serentak dan juga menuju Pilpres 2019 mendatang.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) KH Tengku Zulkarnaen mengatakan, dalam mengatasi konflik, Indonesia sudah memiliki mekanisme dan aturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia juga diminta cekatan menegakkan aturan hukum itu.
"Kita berharap mulus ya serahkan kepada penegak hukum. Ada polisi sebagai penyidik, ada jaksa yang urus berkas. Siapa lagi kita percayakan kalau bukan ke penegak hukum? Kita hidup di negeri ini kok,†tutur KH Tengku Zulkarnaen, Senin (16/4).
Sikap MUI dalam menghadapi Pilkada Serentak dan Pilpres 2019 mendatang, lanjut dia, adalah dengan menjunjung aturan main yang sah dan berlaku di Indonesia.
Tengku juga mengimbau masyarakat Indonesia, khususnya Umat Islam, untuk tidak mudah terpancing dengan letupan-letupan politik yang cenderung merugikan umat Islam itu sendiri.
Menurut dia, pengerahan massa besar-besaran dalam proses politik bisa saja dilakukan, namun harus atas dasar kesadaran dan juga sesuai perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air.
Dia mengatakan, potensi konflik horizontal di masyarakat harus dihindari. Selain tidak akan membuat Umat Islam Indonesia akan dipandang baik, juga merugikan bagi seluruh masyarakat.
"Ini tahun politik, resiko terlalu besar kalau ada kumpulan massa besar, takut ada yang menunggangi. Misalnya, kumpulnya di Monas, tahu-tahu di Ancol ada letupan. Ini beresiko besar. Sebaiknya, tak perlu kumpul-kumpul massa besar dalam tahun-tahun politik ini. Resiko ditunggangi loh,†tutur Tengku.
Dia menjelaskan, umat Islam Indonesia adalah masyarakat yang taat kepada hukum, dan selalu mendukung aparat Kepolisian dalam menegakkan hukum, serta memberantas kejahatan.
Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang menuding Umat Islam Indonesia sering bikin kisruh atau keributan dengan aksi-aksi massa yang besar, menurut dia hal itu tidaklah tepat.
"Kita umat Islam Indonesia enggak pernah melawan pemerintah. Misalnya, ketika Ahok divonis dua tahun kan kita ikut putusan kok, kita tunduk pada putusan itu juga. Enggak melawan pemerintah,†tuturnya.
Tengku memastikan, Umat Islam Indonesia tidak akan memberikan reaksi berlebihan dalam proses-proses politik mendatang. Hal itu untuk menghindari persegesekan sosial.
"Kalau Polisi sudah menangani proses hukumnya, pasti tidak ada demo. Pasti, kalau sudah ditangani, saya yakin tidak akan demo,†ujarnya.
Demikian pula dalam proses politik Pilpres 2019 mendatang, menurut Tengku Zulkarnaen, harus dilakukan sesuai koridor perundang-undangan. Umat Islam Indonesia, lanjutnya, patuh kepada koridor dan perundang-undangan yang berlaku dan sah.
"Koridornya ya Undang Undang. Umat Islam dalam proses Pilkada dan Pilpres 2019 ya sesuai koridor Undang-Undang. Selanjutnya ya kita percayakan kepada polisi sebagai penyidik, aparatur hukum untuk menegakkan kalau ada persoalan,†ujarnya.
Meskipun, lanjut dia, setiap orang mungkin memiliki pilihan bakal calon presidennya masing-masing, namun, tunduk kepada aturan main dan Undang-Undang adalah sebuah keharusan di Indonesia.
“Kalau mau milih atau mau ganti presiden ya nanti itu ada koridornya di Pemilu 2019. Semuanya ada koridor dan hukum serta Undang-Undangnya kok. Demikian pula, kalau mau terusin dengan presiden pilihannya, ya tetaplah sesuai koridor itu,†papar Zulkarnaen.
Tengku Zulkarnaen sepakat bahwa dalam proses politik ini, tidak perlu mobilisasi massa besar-besaran dengan tujuan memperkeruh situasi. “Takut ditunggangi,†ujarnya.
[sam]
