Tuntutan Aparatur Desa Diabaikan Berpotensi Boikot Pemilu

Memasuki tahun politik seperti ini segala potensi yang mengancam pelaksanaan pesta demokrasi harus diantisipasi. Misalnya, tuntutan kenaikan gaji/honor aparatur desa kepada pemerintah.

"Saya kira ini harus dipenuhi karena jika tidak, memasuki tahun politik ini mereka bisa memboikot Pemilu, ini berbahaya," kata anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

Firman mengingatkan urusan Pemilu di desa merupakan wewenang para aparaturnya. Ia khawatir jika honor aparatur desa sampai diabaikan akan menimbulkan dampak buruk menjelang Pemilu 2019.

Komisi II terus menyuarakan tuntutan ini kepada pemerintah. Salah satunya melalui pertemuan antara Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dengan Komisi II yang berlangsung hari ini.

Lebih lanjut ia mempertanyakan alasan pemerintah hingga kini belum menaikkan honor aparatur desa hanya karena dianggap bukan bagian dari Apratur Sipil Negara (ASN).

"Jika Dirjen, pimpinan BUMN atau pejabat lainnya minta naik gaji itu cepat direspon, tapi kalau apratur bawah ini sangat lama," sindir politisi Golkar ini.[wid]