Rencana Pemerintah yang mengharuskan SPBU Pertamina menyediakan Premium di Jawa, Madura, dan Bali dirasa aneh dan janggal. Padahal, sebelumnya Pertamina tidak wajib menyediakan BBM RON 88 di wilayah tersebut.
"Mengapa Pemerintah terjebak dengan RON 88? Ini kepentingan siapa? Saya curiga,†kata Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, di Jakarta, Jumat (13/4).
Menurut dia, keanehan juga karena biaya penyediaan Premium yang sangat mahal karena BBM jenis tersebut tidak dijual di pasar internasional. Dengan demikian, penyediaannya dilakukan melalui proses blending BBM RON lebih tinggi, yang juga didatangkan melalui impor.
Kata Fabby, dari proses tersebut, jelas bahwa biaya untuk penyediaan Premium jauh lebih mahal dibandingkan BBM lain. Meski sama-sama impor, namun tanpa melalui blending.
Kebijakan Pemerintah itu sendiri, akan dituangkan melalui revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Rencananya, revisi Perpres akan terbit pekan ini.
Fabby menambahkan, Kementerian ESDM harus memberikan pertimbangan teknis terkait rencana revisi Perpres itu. Misalnya, mengenai besarnya biaya produksi, selisih biaya yang harus ditanggung Pertamina, dan konsekuensinya.
Kalau semua persoalan tersebut dibahas, lanjutnya, maka akan ada kebijakan rasional terkait RON 88. Tidak seperti sekarang, yang cenderung memaksakan dan bahkan ada kepentingan lain di balik kebijakan tadi.
Fabby menambahkan, pada intinya, Pemerintah memang harus menyediakan BBM yang terjangkau. Hanya saja, Pemerintah juga harus cermat dalam memberi penugasan. Makanya sangat aneh, kalau aturan yang baru itu justru mempertahankan Premium meski biayanya lebih besar.
"Apalagi, meski harga ditetapkan Pemerintah, namun Pertamina tidak mendapat subsidi untuk Premium. Jadi, seluruh biaya ditanggung oleh Pertamina,†kata dia.
Dalam kaitan ini, Fabby juga mempertanyakan, mengapa Pemerintah tidak saja menghapuskan Premium. Jika Premium dihapuskan, maka terkait BBM penugasan, Pemerintah bisa menggantinya dengan Pertalite, yang tidak saja lebih berkualitas namun juga memiliki biaya produksi lebih rendah.
"Jika sudah menjadi BBM penugasan, Pemerintah bisa menjamin agar harga Pertalite lebih murah,†tandasnya.
[sam]
