Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Uni Eropa untuk menghentikan diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia. Jika tidak, RI akan stop beli pesawat Airbus.
Sikap tegas pemerintah ini meÂnyusul keputusan Parlemen Uni Eropa yang menyetujui rencana penghapusan biodiesel berbahan minyak sawit mentah pada 2021. Kebijakan tersebut merugikan Indonesia.
"Kita ingatkan pada Uni Eropa jangan diskriminatif, karena kita juga bisa mengambil kebijakan yang sama," ujar JK di Jakarta, kemarin.
JK menegaskan, jika Parlemen Uni Eropa tetap memberlakukan larangan Crude Palm Oil (CPO) tersebut, maka Indonesia tak segan akan melakukan tindakan balasan. Salah satunya yakni memberhentikan pembelian pesawat Airbus. Apalagi, saat ini, RI merupakan konsumen terbesar bagi Airbus.
"Kita termasuk pembeli yang terbesar contohnya oleh Lion, Garuda dan juga lain-lainnya," ujarnya.
Larangan CPO oleh Parlemen Uni Eropa kemungkinan akan menghambat perundingan
InÂdonesia-European Union ComÂprehensif Economic PartnerÂship Agreement (I-EU CEPA). Padahal perundingan itu sudah dilakukan sejak 4 tahun lalu.
"Itu lama karena ada syarat-syarat yang sulit dipenuhi, sepÂerti permintaan kita maupun permintaan mereka," ujar JK.
Hal senada dikatakan oleh Menteri Perdagangan EnggarÂtiasto Lukita. Dia menegaskan, Indonesia akan menghentikan impor komoditas dari Eropa, apabila parlemen negara-negara tersebut bersikeras menghenÂtikan masuknya CPO dari InÂdonesia.
"Kalau mereka mulai sepÂerti itu, saya juga sampaikan ke Norwegia bahwa saya juga akan melarang ikannya masuk ke Indonesia. Juga dengan pembeÂlian pesawat terbang, antara lain Airbus," kata Enggar.
Menurutnya, Indonesia memiÂliki posisi tawar tinggi dengan negara-negara Eropa terkait CPOtersebut. Pasalnya di beÂberapa peradilan Eropa, minyak kelapa sawit mentah Indonesia berhak beredar di negara terseÂbut. "Di satu sisi kita sudah meÂnang di beberapa perkara, tapi mereka tetap berkeras sampai 2021 biodiesel dikeluarkan dari sana, dari Eropa," katanya.
Pelaku industri kelapa sawit menyambut baik sikap tegas pemerintah terhadap perlakuan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit Indonesia. Industri siap mendukung peÂmerintah.
Ketua Umum Gabungan PenÂgusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menÂgatakan, sikap pemerintah sudah tepat terhadap Uni Eropa. NegÂara Benua Biru tersebut tidak mau mendengarkan penjelasan Indonesia. "Sudah selayaknya Indonesia mulai menggunakan instrumen perdagangan misal retaliasi produk," ujar Joko.
Joko mengungkapkan, konÂdisi neraca minyak nabati Uni Eropa dalam kondisi defisit yaitu sekitar 7 juta hingga 8 juta ton per tahun. Artinya, mereka masih memerlukan impor minÂyak nabati, salah satunya minyak sawit. Saat ini Eropa impor 4 juta ton dari Indonesia.
Joko menambahkan, pelaku industri sawit domestik saat ini telah membidik beberaÂpa pasar pengganti jika Uni Eropa menjalankan rencana larangan tersebut. Beberapa negara yang berpotensi menÂcaplok pangsa pasar sawit Uni Eropa di antaranya China, Pakistan, Timur Tengah, PakiÂstan, India, dan negara-negara di Afrika. ***
