Berita

Pilkada/Net

Politik

Pilkada DPRD Realitas Perkembangan Politik

SELASA, 10 APRIL 2018 | 17:15 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Wacana pilkada lewat jalur DPRD muncul bukan atas usulan pribadi, melainkan dari realitas perkembangan politik yang ada.

Begitu kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo membantah anggapan bahwa usulan Pilkada DPRD berasal dari dirinya.  

"Usulan tersebut bukan dari saya pribadi maupun pihak KPK, Ini kan muncul dari diskusi-diskusi, dari realitas perkembangan politik yang ada," ujar Bamsoet di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).


Realitas tersebut dilihat dari jumlah calon kepala daerah (cakada) yang bertransaksi secara ilegal demi mendapatkan tiket kepala daerah.

"Lihat saja kemarin transaksional sangat ganas sekali, untuk mendapatkan tiket kepala daerah saja, seorang calon harus mengeluarkan dana puluhan milyar bahkan ratusan milyar begitu," ujar Bamsoet.

Menurutnya, tindakan tersebut harus segera dihentikan. Salah satu opsi terbaik saat ini adalah revisi pilkada langsung menjadi pilkada DPRD. Kajian ini demi kebaikan masyarakat.

"Bagaimana kita bisa berharap banyak terhadap kepala daerah yang membeli jabatannya itu dengan uang milyaran, puluhan dan ratusan milyar begitu untuk bekerja dengan baik untuk masyarakat di lima tahun ke depan?" imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kajian tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dengan seluruh partai yang ada dan segera dibuatkan keputusan.

"Kita akan kembalikan ini ke partai-partai politik yang ada untuk lakukan pengkajian dan tentu nanti kita ambil keputusan di DPR, tapi kapan itu ya belum tahu," paparnya. [ian]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya