Berita

Pilkada/Net

Politik

Pilkada DPRD Realitas Perkembangan Politik

SELASA, 10 APRIL 2018 | 17:15 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Wacana pilkada lewat jalur DPRD muncul bukan atas usulan pribadi, melainkan dari realitas perkembangan politik yang ada.

Begitu kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo membantah anggapan bahwa usulan Pilkada DPRD berasal dari dirinya.  

"Usulan tersebut bukan dari saya pribadi maupun pihak KPK, Ini kan muncul dari diskusi-diskusi, dari realitas perkembangan politik yang ada," ujar Bamsoet di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).


Realitas tersebut dilihat dari jumlah calon kepala daerah (cakada) yang bertransaksi secara ilegal demi mendapatkan tiket kepala daerah.

"Lihat saja kemarin transaksional sangat ganas sekali, untuk mendapatkan tiket kepala daerah saja, seorang calon harus mengeluarkan dana puluhan milyar bahkan ratusan milyar begitu," ujar Bamsoet.

Menurutnya, tindakan tersebut harus segera dihentikan. Salah satu opsi terbaik saat ini adalah revisi pilkada langsung menjadi pilkada DPRD. Kajian ini demi kebaikan masyarakat.

"Bagaimana kita bisa berharap banyak terhadap kepala daerah yang membeli jabatannya itu dengan uang milyaran, puluhan dan ratusan milyar begitu untuk bekerja dengan baik untuk masyarakat di lima tahun ke depan?" imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kajian tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dengan seluruh partai yang ada dan segera dibuatkan keputusan.

"Kita akan kembalikan ini ke partai-partai politik yang ada untuk lakukan pengkajian dan tentu nanti kita ambil keputusan di DPR, tapi kapan itu ya belum tahu," paparnya. [ian]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya