Berita

Rusia dan Latvia/Net

Dunia

Latvia Reformasi Bahasa Di Sekolah, Rusia Siapkan Sanksi Ekonomi

RABU, 04 APRIL 2018 | 08:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Anggota parlemen Rusia telah mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Latvia karena bahasa Latvia akan diwajibkan di semua sekolah menengah.

Hal itu dilakukan karena Latvia saat ini tengah melakukan reformasi bahasa bertahap dengan target September 2021 mendatang, semua pelajar berusia 16 hingga 18 tahun hanya akan mendapatkan pelajaran di sekolah dengan bahasa Latvia sebagai bahasa pengantar.

Latvia sendiri diketahui merupakan negara yang memiliki lebih dari seperempat populasi dari total 2,2 juta penduduk adalah etnis Rusia. Sehingga sebagian besar pelajaran di sekolah diajarkan dalam bahasa Rusia. Namun satu-satunya bahasa resmi yang diakui di negara itu adalah bahasa Latvia itu sendiri.


Akibat rencana reformasi bahasa di Latvia itu, ketegangan terjadi dengan Rusia yang menilai bahwa langkah itu mengganggu hak minoritas etnis Rusia di Latvia.

Latvia dan tetangganya di Baltik, seperti Estonia dan Lithuania sendiri diketahui adalah anggota NATO. Namun selama Perang Dingin mereka berada di bawah kekuasaan komunis dari Moskow.

Dorongan untuk menjadikan bahasa Latvia satu-satunya di pendidikan menengah akan dimulai tahun depan.

Ajaran bilingual atau bahasa Rusia hanya akan berlanjut untuk anak-anak yang lebih muda yang bahasa ibunya adalah bahasa Rusia.

Pemerintah Latvia, seperti dimuat BBC, mengatakan etnis minoritas masih dapat mempelajari budaya mereka sendiri dan belajar dalam bahasa ibu mereka di sekolah dasar. Minoritas Rusia jauh lebih besar daripada minoritas Latvia lainnya, seperti orang Polandia. [mel]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya