Berita

Korea Utara/Net

Dunia

Jepang Tawarkan KTT Dengan Korea Utara?

KAMIS, 29 MARET 2018 | 10:46 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Jepang menyuarakan pemerintah Korea Utara tentang pertemuan bilateral dengan Korea Utara.

Dimuat surat kabar Jepang Asahi dan dimuat ulang Channel News Asia pekan ini dengan mengutip makalah briefing Korea Utara yang tidak disebutkan namanya, disebutkan bahwa pemerintah Korea Utara  Kim Jong Un telah memberitahu para pemimpin Partai Pekerja Korea yang berkuasa di Korea Utara tentang kemungkinan pertemuan puncak dengan Jepang, Rusia dan negara-negara lain.

"Pemerintah Jepang telah menyatakan keinginan untuk menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin, melalui Asosiasi Umum Penduduk Korea di Jepang (atau Chongryong), kedutaan de facto Pyongyang di Jepang," Asahi mengutip makalah briefing.


Sumber pemerintah Jepang mengatakan pada pertengahan Maret bahwa Jepang sedang mempertimbangkan untuk mencari pertemuan puncak antara Perdana Menteri Shinzo Abe dan Kim untuk membahas warga Jepang yang diculik oleh agen Korea Utara beberapa dekade lalu.

Asahi mengatakan dalam sebuah artikel dari pemerintah Seoul Kim telah mendiskusikan kemungkinan pertemuan dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia, dalam urutan itu.

Makalah briefing Korea Utara mengutip kemungkinan KTT Jepang pada awal Juni.

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono membuka kemungkinan bahwa Abe akan bertemu Kim di beberapa titik. Kono mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada awal pekan ini bahwa Jepang mengamati dengan seksama persiapan untuk KTT Korea Utara-Selatan dan pertemuan Trump-Kim.

Asahi mengutip sumber lain yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan "mitra dialog Korea Utara tentang masalah keamanan adalah Amerika" tetapi bahwa negara "hanya dapat berharap untuk bantuan keuangan berskala besar dari Jepang".

Korea Utara berharap mendapatkan USD 20 miliar hingga USD 50 miliar bantuan dari Jepang jika itu normal hubungan, kata surat kabar itu. Tetapi dikatakan bahwa makalah briefing itu tidak menawarkan secara spesifik tentang langkah-langkah untuk menormalkan hubungan bilateral, seperti yang disetujui pada 2002.

Langkah-langkah tersebut termasuk menyelesaikan masalah korban penculikan, serta pengembangan rudal dan senjata nuklir Pyongyang. [mel]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya