Berita

Korea Utara/Net

Dunia

Jepang Tawarkan KTT Dengan Korea Utara?

KAMIS, 29 MARET 2018 | 10:46 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Jepang menyuarakan pemerintah Korea Utara tentang pertemuan bilateral dengan Korea Utara.

Dimuat surat kabar Jepang Asahi dan dimuat ulang Channel News Asia pekan ini dengan mengutip makalah briefing Korea Utara yang tidak disebutkan namanya, disebutkan bahwa pemerintah Korea Utara  Kim Jong Un telah memberitahu para pemimpin Partai Pekerja Korea yang berkuasa di Korea Utara tentang kemungkinan pertemuan puncak dengan Jepang, Rusia dan negara-negara lain.

"Pemerintah Jepang telah menyatakan keinginan untuk menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin, melalui Asosiasi Umum Penduduk Korea di Jepang (atau Chongryong), kedutaan de facto Pyongyang di Jepang," Asahi mengutip makalah briefing.


Sumber pemerintah Jepang mengatakan pada pertengahan Maret bahwa Jepang sedang mempertimbangkan untuk mencari pertemuan puncak antara Perdana Menteri Shinzo Abe dan Kim untuk membahas warga Jepang yang diculik oleh agen Korea Utara beberapa dekade lalu.

Asahi mengatakan dalam sebuah artikel dari pemerintah Seoul Kim telah mendiskusikan kemungkinan pertemuan dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia, dalam urutan itu.

Makalah briefing Korea Utara mengutip kemungkinan KTT Jepang pada awal Juni.

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono membuka kemungkinan bahwa Abe akan bertemu Kim di beberapa titik. Kono mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada awal pekan ini bahwa Jepang mengamati dengan seksama persiapan untuk KTT Korea Utara-Selatan dan pertemuan Trump-Kim.

Asahi mengutip sumber lain yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan "mitra dialog Korea Utara tentang masalah keamanan adalah Amerika" tetapi bahwa negara "hanya dapat berharap untuk bantuan keuangan berskala besar dari Jepang".

Korea Utara berharap mendapatkan USD 20 miliar hingga USD 50 miliar bantuan dari Jepang jika itu normal hubungan, kata surat kabar itu. Tetapi dikatakan bahwa makalah briefing itu tidak menawarkan secara spesifik tentang langkah-langkah untuk menormalkan hubungan bilateral, seperti yang disetujui pada 2002.

Langkah-langkah tersebut termasuk menyelesaikan masalah korban penculikan, serta pengembangan rudal dan senjata nuklir Pyongyang. [mel]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya