Berita

Korea Utara/Net

Dunia

Jepang Tawarkan KTT Dengan Korea Utara?

KAMIS, 29 MARET 2018 | 10:46 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Jepang menyuarakan pemerintah Korea Utara tentang pertemuan bilateral dengan Korea Utara.

Dimuat surat kabar Jepang Asahi dan dimuat ulang Channel News Asia pekan ini dengan mengutip makalah briefing Korea Utara yang tidak disebutkan namanya, disebutkan bahwa pemerintah Korea Utara  Kim Jong Un telah memberitahu para pemimpin Partai Pekerja Korea yang berkuasa di Korea Utara tentang kemungkinan pertemuan puncak dengan Jepang, Rusia dan negara-negara lain.

"Pemerintah Jepang telah menyatakan keinginan untuk menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin, melalui Asosiasi Umum Penduduk Korea di Jepang (atau Chongryong), kedutaan de facto Pyongyang di Jepang," Asahi mengutip makalah briefing.


Sumber pemerintah Jepang mengatakan pada pertengahan Maret bahwa Jepang sedang mempertimbangkan untuk mencari pertemuan puncak antara Perdana Menteri Shinzo Abe dan Kim untuk membahas warga Jepang yang diculik oleh agen Korea Utara beberapa dekade lalu.

Asahi mengatakan dalam sebuah artikel dari pemerintah Seoul Kim telah mendiskusikan kemungkinan pertemuan dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia, dalam urutan itu.

Makalah briefing Korea Utara mengutip kemungkinan KTT Jepang pada awal Juni.

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono membuka kemungkinan bahwa Abe akan bertemu Kim di beberapa titik. Kono mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada awal pekan ini bahwa Jepang mengamati dengan seksama persiapan untuk KTT Korea Utara-Selatan dan pertemuan Trump-Kim.

Asahi mengutip sumber lain yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan "mitra dialog Korea Utara tentang masalah keamanan adalah Amerika" tetapi bahwa negara "hanya dapat berharap untuk bantuan keuangan berskala besar dari Jepang".

Korea Utara berharap mendapatkan USD 20 miliar hingga USD 50 miliar bantuan dari Jepang jika itu normal hubungan, kata surat kabar itu. Tetapi dikatakan bahwa makalah briefing itu tidak menawarkan secara spesifik tentang langkah-langkah untuk menormalkan hubungan bilateral, seperti yang disetujui pada 2002.

Langkah-langkah tersebut termasuk menyelesaikan masalah korban penculikan, serta pengembangan rudal dan senjata nuklir Pyongyang. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya