Pelantikan Wagub Kepri Dipermasalahkan, Ketua MPR: Silakan Penegak Hukum Yang Nilai

. Pelantikan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau oleh Presiden Joko Widodo yang dianggap melanggar UU Pilkada dan berpotensi menjadi impeachment bagi Kepala Negara hangat diperbincangkan.

Namun hal itu ditanggapi dingin oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan saat ditemui di sela-sela kunjungan kerja di Pesantren Pondok Arafah, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/3).

"Kalau Presiden melantik Gubernur atau Wakil Gubernur itu sah-sah saja," ujar Zulkifli yang juga ketua umum PAN ini.

Soal pelanggaran hukum, dia mengaku tidak mengetahui dan menyerahkannya kepada penegak hukum.

"Saya tidak tahu menahu soal mekanisme hukum, silakan penegak hukum yang nilai," pungkas Zulkifli.

Pelantikan Isdiannto oleh Presiden dianggap melanggar hukum karena berdasarkan UU Pilkada, calon pengganti harus diajukan sedikitnya dua orang. Sedangkan Isdianto adalah calon tunggal dan dipilih secara aklamasi.

Selain itu, saat ini sedang berjalan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang terkait pencalonan tunggal Isdianto tersebut.

Dalam konstitusi, pemakzulan terhadap Presiden bisa dilakukan jika Kepala Negara melanggar peraturan perundangan yang berlaku setelah mendapat keputusan MK. Yang selanjutnya keputusan MK itu dibahas oleh MPR terkait pemakzulan Presiden. [rus]