Berita

Joko Widodo/Net

Bisnis

Jokowi Bisa Dilengserkan Jika Ekonomi Terus Memburuk

RABU, 28 MARET 2018 | 00:37 WIB | LAPORAN:

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terancam dilengserkan jika kondisi ekonomi bangsa terus memburuk.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai meski utang luar negeri masih di bawah 60 persen dari PDB. Namun dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, utamanya Pasal 12 ayat (3) UU menyebutkan defisit anggaran dibatasi maksimal tiga persen dari PDB. Sementara defisit anggaran sekarang sudah menyentuh angka 2,19 persen.

Menurutnya, angka tersebut bisa melewati tiga persen jika harga minyak dunia terus merangkak naik. Di satu sisi pemerintah harus menambah subsidi. Selain itu pemerintahaan lebih mengutamakan proyek invrastruktur yang belum berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.


"Defisit anggaran kita itu bisa mendekati tiga persen dan terancam, kalau lebih dari tiga persen dia bisa di-impeach atau diturunkan," ujar Bhima dalam diskusi bertajuk 'Hutang, Demi Pembangunan atau Kehancuran?' di kantor ILEW Jl. Veteran 1, No.33, Jakarta Pusat, Selasa (27/3).

Lebih lanjut Bhima, menyarankan pemerintah memimiliki skenario dalam mengatasi ancaman kenaikan defisit anggaran 2,19 persen. Sebab bisa saja sebelum akhir periode, DPR menjalankan Hak Interpelasi terkati kebijakan pemerintah dalam menahan lonjakan defisit anggara.

"Ini skenario yang saya kira harus jadi ancaman serius dan kita harus hati-hati soal itu," pungkasnya. [nes]

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya