Koran yang dikelola pemerintah China pada Kamis (22/3) mempublikasikan artikel yang menyebut bahwa China harus mempersiapkan aksi militer atas Taiwan yang memerintah sendiri, dan menekan Washington atas kerja sama Korea Utara, setelah Amerika Serikat mengesahkan undang-undang untuk meningkatkan hubungan dengan Taiwan.
Beijing diketahui marah setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani undang-undang pekan lalu yang mendorong Amerika Serikat untuk mengirim pejabat senior ke Taiwan untuk bertemu rekan Taiwan dan sebaliknya.
China mengklaim Taiwan sebagai miliknya dan menganggap pulau yang diperintah sendiri sebagai provinsi yang tidak patuh.
Surat kabar Global Times mengatakan dalam editorial China harus "membalas" terhadap hukum.
"China dapat menekan Amerika Serikat di bidang kerjasama bilateral lainnya, misalnya, masalah Semenanjung Korea dan masalah nuklir Iran. China juga dapat mengatur dirinya sendiri melawan Amerika Serikat di organisasi internasional seperti PBB," begitu bunyi editorial tersebut.
"Daratan juga harus mempersiapkan diri untuk bentrokan militer langsung di Selat Taiwan. Perlu diperjelas bahwa eskalasi pertukaran resmi Amerika Serikat-Taiwan akan membawa konsekuensi serius bagi Taiwan," tambah editorial tersebut.
"Surat kabar ini telah menyarankan bahwa daratan dapat mengirim pesawat militer dan kapal perang melintasi garis tengah Straits Taiwan. Ini dapat dilaksanakan secara bertahap tergantung pada situasi lintas-Selat," tambahnya seperti dimuat
Reuters.
Pulau ini adalah salah satu masalah paling sensitif di China dan potensi titik nyala militer. Menggarisbawahi ancaman itu, Taiwan mengirim kapal dan pesawat terbang sebelumnya pada Rabu untuk membayangi kelompok kapal induk China melalui Selat Taiwan yang sempit, kata kementerian pertahanannya.
Global Times mengatakan itu adalah kesalahpahaman untuk berpikir bahwa "unifikasi damai" akan menjadi proses yang harmonis dan bahagia.
"Tongkat lebih penting daripada bunga di jalan menuju reunifikasi damai," katanya.
Permusuhan China terhadap Taiwan telah meningkat sejak pemilihan Presiden Tsai Ing-wen tahun 2016, seorang anggota Partai Progresif Demokrat pro kemerdekaan di pulau itu.
China mencurigai Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi, yang akan melanggar batas merah bagi para pemimpin Partai Komunis di Beijing, meskipun Tsai telah mengatakan dia ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk memastikan perdamaian.
[mel]
