Demontrasi Menuntut Pemerintah Menyelesaikan Konflik Agraria/Net
Konflik agraria yang terjadi di beberapa daerah harus diselesaikan oleh negara. Sejatinya hal itu menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi agraria di Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Mohammad Hatta menilai komitmen pemerintah sudah sangat baik untuk menyelesaikan konflik agraria melalui reformasi pertanahan.
Namun, pemerintah harus menegakan kepada pengusaha bahwa reformasi pertanahan yang dilakukan untuk menyelamatkan hak rakyat. Jangan sampai, reformasi pertanahan berjalan konflik masyarakat atas tanah yang digarap oleh investor di bidang perkebunan masih berlanjut.
"Para pengusaha yang memiliki tanah sedikit banyaknya ada yang menggunakan hak masyarakat. Apa ruginya kalau diberikan sedikit ke masyarakat," ujar Hatta usai diskusi publik bertajuk 'Setifikasi Tanah: Manipulasi atau Reformasi Agraria' di DPP PAN, Jakarta, Rabu (21/3).
Hatta mengaku mengakui keberhasilan presiden Jokowi saat memberikan tekanan terhadap pengusaha di Solo terkait program reformasi pertanahan. Namun ketika menjadi presiden, tekanan ini berkurang.
Menurut Hatta, pembagian sertifikat itu adalah langkah terakhir. Ia memberi saran seharusnya Indonesia bisa mencontoh negara-negara yang berhasil dalam reformasi pertanahan, semisal negara Jepang dan Korea, yang lebih menekankan hak rakyat dan menyelesaikan konflik agraria baru pembagian sertivikat tanah.
"Sudah cukup baik komitmen Presiden Jokowi buat land reform. Tetapi tetap menekankan kepada pengusaha harus dilakukan buat menyelamatkan hak rakyat. Hak rakyat yang dizalimi harus dikembalikan dulu jika reformasi pertanahan ingin berhasil," ujarnya.
[nes]
