Berita

Dunia

Pemerintah Malaysia Tegas Bantah Pernah Pekerjakan Cambridge Analytica

RABU, 21 MARET 2018 | 10:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Malaysia tidak pernah mengontrak, mempekerjakan atau membayar Cambridge Analytica atau perusahaan induknya SCL Group.

Begitu penegasan yang dikeluarkan oleh Kantor Perdana Menteri Malaysia (Selasa, 20/3). Penegasan itu dikeluarkan sebagai tanggapan atas laporan bahwa perusahaan konsultan politik telah membantu Barisan Nasional (BN) yang berkuasa. Koalisi tersebut memenangkan pemilihan umum tahun 2013 lalu.

"Bertentangan dengan laporan media, tak satu pun dari Cambridge Analytica maupun perusahaan induk SCL Group yang pernah, sekarang atau di masa lalu, telah dikontrak, dipekerjakan atau dibayar dengan cara apa pun oleh Barisan Nasional, Kantor Perdana Menteri atau bagian manapun dari Pemerintah Malaysia," begitu bunyi keterangan tersebut seperti dimuat Channel News Asia.


Dilaporkan Reuters, eksekutif dari perusahaan Inggris Cambridge Analytica dituduh menggunakan data pribadi Facebook untuk memanipulasi pemilihan Amerika Serikat. Perusahaan itu juga dilaporkan telah menggunakan jaringan perusahaan shell untuk menyamarkan kegiatan mereka dalam pemilihan di Meksiko, Malaysia dan Brasil untuk mempengaruhi hasil pemilu.

Cambridge Analytica disebut-sebut pernah mendukung Barisan Nasional di negara bagian Kedah dengan kampanye pengiriman pesan yang disoroti menyoroti perbaikan sekolah mereka sejak 2008.

Hal ini melibatkan Mukhriz Mahathir, putra mantan perdana menteri Mahathir Mohamad, mengingat bahwa ia bersama BN Kedah dan menjadi menteri utama negara pada tahun 2013 sampai ia dipecat dari partai. Dia kemudian membantu membentuk partai oposisi, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM). [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya