Berita

Dunia

Pemerintah Malaysia Tegas Bantah Pernah Pekerjakan Cambridge Analytica

RABU, 21 MARET 2018 | 10:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Malaysia tidak pernah mengontrak, mempekerjakan atau membayar Cambridge Analytica atau perusahaan induknya SCL Group.

Begitu penegasan yang dikeluarkan oleh Kantor Perdana Menteri Malaysia (Selasa, 20/3). Penegasan itu dikeluarkan sebagai tanggapan atas laporan bahwa perusahaan konsultan politik telah membantu Barisan Nasional (BN) yang berkuasa. Koalisi tersebut memenangkan pemilihan umum tahun 2013 lalu.

"Bertentangan dengan laporan media, tak satu pun dari Cambridge Analytica maupun perusahaan induk SCL Group yang pernah, sekarang atau di masa lalu, telah dikontrak, dipekerjakan atau dibayar dengan cara apa pun oleh Barisan Nasional, Kantor Perdana Menteri atau bagian manapun dari Pemerintah Malaysia," begitu bunyi keterangan tersebut seperti dimuat Channel News Asia.


Dilaporkan Reuters, eksekutif dari perusahaan Inggris Cambridge Analytica dituduh menggunakan data pribadi Facebook untuk memanipulasi pemilihan Amerika Serikat. Perusahaan itu juga dilaporkan telah menggunakan jaringan perusahaan shell untuk menyamarkan kegiatan mereka dalam pemilihan di Meksiko, Malaysia dan Brasil untuk mempengaruhi hasil pemilu.

Cambridge Analytica disebut-sebut pernah mendukung Barisan Nasional di negara bagian Kedah dengan kampanye pengiriman pesan yang disoroti menyoroti perbaikan sekolah mereka sejak 2008.

Hal ini melibatkan Mukhriz Mahathir, putra mantan perdana menteri Mahathir Mohamad, mengingat bahwa ia bersama BN Kedah dan menjadi menteri utama negara pada tahun 2013 sampai ia dipecat dari partai. Dia kemudian membantu membentuk partai oposisi, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM). [mel]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya