Inpres Bodong Akar Masalah Perberasan Nasional

Akar permasalahan perberasan nasional dinilai ada pada mutu Instruksi Presiden (inpres).

"Siapa yang melakukan dosa besar, siapa yang melakukan kejahatan politik luar biasa ini sampai sampai Presiden tanda tangan Inpres bodong ini," ujar dosen Fakultas Pertanian Universita Gajah Mada (UGM), Prof Maksum dalam diskusi politik, ekonomi, dan tata kelola perbesaran, serta dampaknya kepada stabilitas nasional di Puri Denpasar Hotel Jakarta. Kuningan, Jakarta Selatan. Selasa (20/3).

Maksum menjelaskan, Inpres bodong yang dimaksudnya menyangkut dua hal.

Pertama, level Harga Pokok Pembelian (HPP) ditetapkan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar.

"Akibatnya desa-desa yang pekerjaannya penggilingan itu sudah tahu persis karena apa Bulog tidak mungkin beli barang, karena level  HPP nya jauh di bawah harga pasar, sekalipun itu pada saat panen raya. Akhirnya bisa dipastikan Bulog tidak punya barang dan operasi pasar pasti mandul, " urainya.

"Ini kejahatan administrasi, membuat angka-angka yang tidak masuk akal," tambahnya, menekankan.

Kedua, lanjut Maksum, angka proporsi Gabah Kering Giling (GKG) yang tidak pernah ada di laboratorium manapun.

Proporsi harga gabah kering giling Rp 4.600 di gudang Bulog. Untuk menjadi beras Rp 7.300 hanya bisa terjadi ketika gilingnya gratis serta mendapat rendemen 64 persen. "Hari ini kan nggak ada 64 persen pada level 8, yang ada pada level laboratorium," terangnya.
 
"Karena ini sudah bodong, Haram hukumnya bagi Bulog untuk membeli beras ke pasar, tetapi biasanya kalau sudah begitu bulan-bulan terakhir ini Bulog amin-amin aja. Itu manipulasinya banyak kalau dana pemerintah untuk impor. Jadi itu kebodongan. Ini yang menimbulkan impor beras juga," tutupnya.[wid]