Berita

Nusantara

Dealer Yang Perlambat Pembuatan STNK Dan BPKB Perburuk Citra Polri

SELASA, 20 MARET 2018 | 13:08 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Polri didesak tegas terhadap dealer atau showroom yang memperlambat proses penerbitan STNK dan BPKB kendaraan baru hingga satu bulan sampai enam bulan.

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari warga yang membeli kendaraan baru dari dealer. Pasalnya, pembuatan STNK harus menunggu sampai satu bulan, sedangkan BPKB sampai satu bulan bahkan enam bulan.

Edison mencontohkan, PT Srikandi Diamond Motors yang terletak di Jalan Pos Pengumben, Jakarta Barat, hingga satu bulan warga yang membeli mobil Mitsubishi tipe Xpander belum memberikan STNK.


Sedangkan PT Kartika Berkat Abadi dealer motor di Jalan KH. Samanhudi, Jakarta Pusat, menetapkan pengurusan BPKB selama enam bulan seperti yang tertera dalam surat jalan pengiriman kendaraan yang dibeli oleh warga.

Dealer baru menyerahkan kendaraan dan STNK sebulan setelah pembayaran lunas. Sehingga total waktu untuk memiliki dokumen kepemilikan kendaraan yang sah selama tujuh bulan.

Jelas Edison, pihak dealer selalu menyebut proses penerbitan STNK dan BPKB itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Samsat Polda Metro. Padahal, Ditlantas Polda Metro memastikan proses penerbitan STNK baru hanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 jam sedangkan BPKB hanya memerlukan waktu 1 jam.

Menurutnya, praktik yang dilakukan pihak dealer dengan memperlambat proses pembuatan STNK dan BPKB kendaraan baru adalah perbuatan yang menimbulkan stigma buruk terhadap pelayanan Polri. Padahal Polri selalu berupaya mewujudkan inovasi seperti Samsat Keliling, Gerai Samsat hingga Samsat Online.

Edison juga mengatakan, bila ada okknum anggota Polri yang terlibat dalam praktik tersebut hendaknya segera ditindak. Agar tidak dituding sebagai seorang pemimpin yang tidak memiliki kompentensi mengawasi anggotanya.

"Begitu juga terhadap pihak dealer harus ditindak, jika tidak ingin disebut ada persekongkolan antara oknum pejabat Ditlantas dengan pihak dealer," pungkasnya. [rus]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Tak Pandang Bulu, Prabowo Akui Serahkan Dadan ke Kejaksaan

Kamis, 17 September 2026 | 12:29

MGBKI Soroti Isu Pendidikan Dokter Spesialis

Kamis, 17 September 2026 | 12:21

Prabowo Tugaskan Bahlil Bahas RUU Migas, SKK Migas Bisa Bubar!

Kamis, 17 September 2026 | 12:15

MNK Rokan Resmi Jadi Pionir Pengembanga Migas Nonkonvensional Indonesia

Kamis, 17 September 2026 | 12:13

Dasco Pastikan Seluruh Parpol Dilibatkan dalam Pembahasan Lanjutan RUU Pemilu

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

Ternyata Prabowo Suka Evidence-Based

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

SMEC Perluas Akses Layanan Kesehatan Mata

Kamis, 17 September 2026 | 11:50

Berjalan Beriringan, Operasi PLTP Tak Pengaruhi Situs Waruga di Tomohon

Kamis, 17 September 2026 | 11:43

Optimalisasi Sumur Sepinggan V-7: PHKT Genjot Produksi Migas Lampaui Target

Kamis, 17 September 2026 | 11:35

Prabowo Ungkap Bakal Ada Investasi Besar-besaran Masuk RI

Kamis, 17 September 2026 | 11:19

Selengkapnya