Berita

Foto: Net

Bank BJB

BJB Syariah Bidik Pembiayaan 1.600 Rumah Bersubsidi pada 2018

SENIN, 19 MARET 2018 | 23:12 WIB | LAPORAN:

. Bank BJB Syariah menargetkan mampu membiayai kredit pemilikan rumah (KPR) Sejahtera sebanyak 1.600 unit atau sekitar Rp160 miliar pada 2018 ini.

Direktur Bank BJB syariah Indra Falatehan mengatakan pihaknya sudah ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu bank pelaksana dalam menyalurkan KPR Sejahtera atau hunian bersubsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

“Kami menargetkan bisa membiayai sekitar 1.600 rumah, itu sekitar Rp160 miliar. Kami sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian PUPR akhir tahun lalu,” ujar Indra dalam keteranganya di Bandung, (14/3).


Indra mengemukakan pembiayaan hunian bersubsidi ini sudah sejalan dengan program pemerintah dalam penyediaan rumah dengan harga terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Apalagi, lanjut Indra, jumlah kebutuhan hunian di Jawa Barat masih tinggi. “Mudah-mudahan kami bisa membantu MBR memiliki hunian yang terjangkau,” jelasnya.

Pada akhir Desember 2017 lalu, Bank BJB Syariah bersama sejumlah bank pelaksana lain meneken nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) mengenai penyaluran KPR Sejahtera FLPP 2018.

Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Ditjen Pembiayaan Perumahan pada 2018 akan menyalurkan KPR Subsidi melalui program FLPP bagi sebanyak 42.326 unit rumah bagi MBR.  

Dari rencana itu, dana yang disalurkan sebesar Rp4,5 triliun. Terdiri Rp2,2 triliun berasal dari DIPA dan Rp2,3 triliun dari optimalisasi pengembalian pokok.
Indra mengatakan Bank BJB Syariah termasuk peringkat lima besar yang mendapatkan porsi banyak untuk menyalurkan KPR Sejahtera itu.

Data Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menunjukkan bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan atau defisit pemenuhan rumah mencapai 11 juta unit. Selain pembangunan hunian oleh swasta, peran pemerintah melalui penyediaan rumah bersubsidi sangat diperlukan untuk mengurangi angka defisit tersebut.[***]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya