Berita

Nusantara

PWNU DKI: Sudahlah, Jangan Lagi Gunakan Isu SARA Dalam Politik

SENIN, 19 MARET 2018 | 10:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Sekelompok masa yang menamakan diri Forum Umat Islam Revolusioner (FUIR) berencana menggelar aksi 'Gugat Anies' di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/3). Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai hanya diam ketika ulama dizalimi, dan dianggap telah meninggalkan umat Islam setelah jadi gubernur.

Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI KH. Taufiq Damas Lc menanggapi rencana aksi tersebut mengatakan, jika saat ini muncul kekecewaan dari pendukung Anies yang mengatas namakan umat Islam itu, memang sudah diprediksi sejak awal. Harusnya para pendukung Anies sadar sejak awal bahwa Anies bersama pengusungnya memang menggunakan isu SARA untuk memenangi kontestasi Pilkada DKI 2017.

"Tapi perlu saya luruskan ya, jangan semua umat Islam dikatakan mendukung Anies, banyak juga orang Islam yang mendukung Ahok, seperti juga banyak umat non muslim yang mendukung Anies. Tapi sudahlah, jangan lagi gunakan isu SARA dalam kontestasi politik apapun," sebut Damas dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.


Menurut Damas, dia tidak tahu persis soal kekecewaan pendukung Anies itu. "Tapi bisa jadi bener adanya, saat ini mereka mereka merasa tak bisa mendapatkan apa yang diinginkan saat Anies jadi gubernur. Isu Sara memang hanya digunakan untuk alat mencapai kekuasaan," ujar lulusan Al-Azhar Mesir ini.

Dia menegaskan, kedepan tidak boleh lagi ada isu SARA digunakan untuk meraih keuntungan politik, jangan lagi jargon ideologi, dan politik identitas agama dipakai untuk kepentingan sesaat, karena di negeri ini semua kelompok agama ada dan ada bermacam macam suku bangsa.

"Situasi saat ini tak mungkin bisa Anies mengikuti semua keinginan pendukungnya contoh misalnya penerapan Perda Syariah. Karena basis kebijakan Gubernur harus mengikuti peraturan yang berlaku berdasarkan UUD 45, Pancasila dan komitmen NKRI. Jadi cair saja ini dalam politik, orang Islam itu ada dimana-mana, tidak bisa diklaim umat Islam pada kelompok tertentu seperti pendukung Anies misalnya," demikian Damas. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya