Berita

Nusantara

PWNU DKI: Sudahlah, Jangan Lagi Gunakan Isu SARA Dalam Politik

SENIN, 19 MARET 2018 | 10:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Sekelompok masa yang menamakan diri Forum Umat Islam Revolusioner (FUIR) berencana menggelar aksi 'Gugat Anies' di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/3). Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai hanya diam ketika ulama dizalimi, dan dianggap telah meninggalkan umat Islam setelah jadi gubernur.

Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI KH. Taufiq Damas Lc menanggapi rencana aksi tersebut mengatakan, jika saat ini muncul kekecewaan dari pendukung Anies yang mengatas namakan umat Islam itu, memang sudah diprediksi sejak awal. Harusnya para pendukung Anies sadar sejak awal bahwa Anies bersama pengusungnya memang menggunakan isu SARA untuk memenangi kontestasi Pilkada DKI 2017.

"Tapi perlu saya luruskan ya, jangan semua umat Islam dikatakan mendukung Anies, banyak juga orang Islam yang mendukung Ahok, seperti juga banyak umat non muslim yang mendukung Anies. Tapi sudahlah, jangan lagi gunakan isu SARA dalam kontestasi politik apapun," sebut Damas dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.


Menurut Damas, dia tidak tahu persis soal kekecewaan pendukung Anies itu. "Tapi bisa jadi bener adanya, saat ini mereka mereka merasa tak bisa mendapatkan apa yang diinginkan saat Anies jadi gubernur. Isu Sara memang hanya digunakan untuk alat mencapai kekuasaan," ujar lulusan Al-Azhar Mesir ini.

Dia menegaskan, kedepan tidak boleh lagi ada isu SARA digunakan untuk meraih keuntungan politik, jangan lagi jargon ideologi, dan politik identitas agama dipakai untuk kepentingan sesaat, karena di negeri ini semua kelompok agama ada dan ada bermacam macam suku bangsa.

"Situasi saat ini tak mungkin bisa Anies mengikuti semua keinginan pendukungnya contoh misalnya penerapan Perda Syariah. Karena basis kebijakan Gubernur harus mengikuti peraturan yang berlaku berdasarkan UUD 45, Pancasila dan komitmen NKRI. Jadi cair saja ini dalam politik, orang Islam itu ada dimana-mana, tidak bisa diklaim umat Islam pada kelompok tertentu seperti pendukung Anies misalnya," demikian Damas. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya