Baru baru ini pemerintah Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan utang pemerintah sekarang masih aman. Penilaian tersebut didasarkan pada perbandingan utang pemerintah dengan Produk Domestik Bruto (PBD).
"Apakah itu bisa diterima akal sehat?" tegas pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng dalam keterangannya, Minggu (18/3).
Menurut dia, indikator utang ini patut dipertanyakan. Sebab, pertama, nilai PDB hanyalah angka perkiraan yang didasarkan pada survei dan bukan sensus. Dengan kata lain, nilai PDB setiap tahun adalah asumsi semata.
Kedua, lanjut Salamuddin, PDB sama sekali tidak berkaitan dengan besar kecilnya pendapatan pemerintah dari pajak maupun non pajak. PDB yang besar tidak berarti pendapatan pemerintah besar.
"Boleh jadi PDB naik, namun pendapatan pemerintah malah turun," imbuhnya.
PDB adalah total output yang dihasilkan suatu negara. PDB tidak membedakan siapa yang menghasilkan output tersebut, apakah perusahaan asing, nasional, pemerintah atau swasta.
"Jadi PDB bukan penghasilan pemerintah semata. Jadi bagaimana menjadikan penghasilan pihak lain sebagai dasar pemerintah berhutang," ujarnya.
PDB juga bukan uang dan tidak bisa dipakai untuk membayar utang.
"Contoh, di depan mata pemerintah mengakui bahwa utang sekarang hanya cukup membayar bunga dan utang jatuh tempo. Jadi utang dibayar dengan utang baru bukan dengan PDB," tegasnya.
Faktanya pendapatan pemerintah negara Indonesia hanya berkisari 11 -12 persen PDB. Sementara utang pemerintah telah mendekati 40 persen PDB.
"Jadi bagaimana mungkin utang pemerintah dibandingkan dengan PDB. Namanya jeruk makan jeruk," katanya, mempertanyakan.
"Kalau pemerintah tetap membandingkan utang dengan PDB dan tetap ngotot tambah utang, kita minta pemerintah masuk ke sawah, nyangkul sendiri, tanam sendiri seperti petani. Pemerintah bangun pabrik tahu tempe sendiri untuk dijual buat bayar utang. Jangan suruh rakyat bayar utang," kecamnya
.[wid]
