Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Lewat Aturan Radikal, Pemerintah Dorong Pernikahan Sederhana

SABTU, 17 MARET 2018 | 09:30 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Uzbekistan tengah menggodok usulan pembatasan radikal dalam aturan penyelenggaraan pesta pernikahan.

Sebuah dokumen pemerintah menunjukkan usulan agar pesta pernikahan digelar dengan mengundang lebih sedikit tamu hingga 150 orang dan membatasi penyuguhan daging serta melarang penyelenggara untuk mengundang beberapa penyanyi serta menyewa mobil pernikahan.

Usulan itu muncul beberapa hari setelah Presiden Shavkat Mirziyoyev mengkritik pengeluaran "tak tahu malu" untuk perayaan pernikahan yang keluarga tidak mampu.


Biaya pernikahan di Uzbekistan sendiri sekitar 20.000 dolar AS dengan rata-rata jumlah tamu yang diundang adalah 400 orang.

Padahal negara itu memiliki sekitar 12,8 persen populasi orang miskin dan rata-rata penduduk berpenghasilan 100 hingga 300 dolar AS sebulan.

"Alih-alih menghabiskan uang untuk 20 kg daging (untuk pesta), Anda sebaiknya mengecat rumah orang miskin atau membeli pesawat TV untuk keluarganya," kata Presiden Mirziyoyev sambil berjanji untuk melarang pejabat negara menghadiri pernikahan yang berlebihan. [mel]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya