Penyalahgunaan Izin Impor Bibit Bawang Putih Harus Diusut

DPR RI mendesak Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan permainan perizinan bibit bawang putih di Kementerian Pertanian.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menjelaskan, kestabilan pangan termasuk pembibitan merupakan salah satu yang menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. Tanpa kestabilan pangan, berbagai gejolak dari masyarakat dapat bermunculan. Karenanya, dia menekankan pelanggaran hukum yang terjadi di sektor pangan harus diseriusi penegak hukum, baik Polri melalui KPK.

"Mabes Polri dan KPK harus mampu membongkar penyalahgunaan pemberian perizinan yang mungkin terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. Tangkap oknum yang ditemukan bermain, termasuk pejabatnya bila terbukti menyalahgunakan penberian izin impor," jelas Sahroni kepada redaksi, Sabtu (17/3).

Dia mengapresiasi dibongkarnya mafia penyelundupan bawang putih dengan modus bibit bawang putih oleh Kemendag.

"Untuk ke sekian kali ketegasan menteri perdagangan patut diacungi jempol. Walaupun pasti berbuntut kemarahan dari para mafia yang diduga juga melibatkan oknum-oknum pemerintahan," kata Sahroni.

Kemendag menemukan delapan kontainer atau kurang lebih 5 ton bawang putih impor ilegal. Impor bawang putih tersebut seharusnya untuk bibit tetapi justru dijual ke pasar.

Direktur Tertib Niaga Kemendag Veri Anggriono Sutiarto memaparkan, pihaknya tengah menelusuri perizinan dan asal muasal bawang putih impor yang diduga ilegal dan tak memenuhi peraturan wajib administrasi.

Dia menduga, bawang putih impor ilegal tersebut telah didistribusikan dan menyebar ke berbagai kota lainnya baik di Pulau Jawa hingga Pulau Sumatera.

Disebutkan Veri, hasil penelusuran diperoleh, importir tersebut terbukti memiliki izin impor bibit bawang putih dari Kementerian Pertanian sebanyak 300 ton. Jauh lebih besar dari kebutuhan bibit untuk menanam lahan sesuai kewajiban importir. [ian]