Berita

Protes migran Afrika di Israel/BBC

Dunia

Deportasi Ribuan Migran Afrika Di Israel Ditangguhkan

JUMAT, 16 MARET 2018 | 13:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pengadilan Israel menangguhkan rencana pemerintah yang kontroversial untuk mendeportasi puluhan ribu migran Afrika yang memasuki negara tersebut secara ilegal.

Pengadilan Israel memberikan waktu pada negara sampai 26 Maret untuk memberikan lebih banyak informasi mengenai rencana tersebut.

Dimuat BBC, pengadilan Israel mengeluarkan keputusannya pada hari Kamis (15/3), menyusul sebuah tantangan hukum oleh sekelompok migran dari Eritrea dan Sudan.


Pemerintah sekarang tidak dapat mendeportasi migran Afrika sampai pengadilan menerima informasi tambahan.

Otoritas Israel mengatakan saat ini ada lebih dari 40.000 migran Afrika di Israel. Mereka digambarkan sebagai "penyusup".

Sebagian besar dari mereka masuk dari Mesir beberapa tahun yang lalu, sebelum sebuah pagar baru dibangun di sepanjang perbatasan padang pasir.

Dalam aturan pemerintah Israel itu, hanya pemuda tunggal yang terpengaruh dengan ancaman deportasi, sedangkan ancaman itu tidak berlaku bagi anak-anak, perempuan, orang tua dari anak-anak yang di bawah umur dan korban perbudakan dan perdagangan manusia.

Sebelumnya pada Januari kemarin, para migran yang kebanyakan berasal dari Eritrea dan Sudan ditawarkan 3.500 dolar AS dan sebuah tiket pesawat untuk meninggalkan Israel secara sukarela pada akhir Maret.

Jika tidak, mereka menghadapi penahanan dan pengusiran berikutnya. Badan pengungsi PBB mengkritik rencana tersebut. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya