Berita

Unjuk rasa soal aborsi di Ohio/Reuters

Dunia

Hakim Federal Blokir Larangan Aborsi Bagi Penderita Down Syndrome Di Ohio

JUMAT, 16 MARET 2018 | 11:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Seorang hakim federal memblokir sebuah undang-undang Ohio yang mulai berlaku akhir bulan in  soal kriminalisasi aborsi berdasarkan diagnosis Down Syndrome. Hakim tersebut menyebut bahwa hal semacam itu melanggar hak perempuan.

Keputusan Hakim Distrik Amerika Serikat Timothy Black muncul setelah bab Negara Kebebasan Sipil Amerika Serikat mengajukan tuntutan hukum di pengadilan federal di Cincinnati, dengan alasan undang-undang tersebut melanggar klausul kebebasan dan privasi Amandemen Keempatbelas Konstitusi Amerika Serikat.

"Karena H.B. 214 mencegah wanita membuat pilihan untuk mengakhiri kehamilan mereka sebelum bertahan hidup, itu tidak konstitusional di wajahnya," tulis Black dalam 22 putusannya.


Down syndrome sendiri adalah kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel abnormal menghasilkan salinan kromosom ekstra penuh atau parsial 21.

Berdasarkan undang-undang tersebut, yang ditandatangani oleh Gubernur Republik John Kasich pada bulan Desember yang lalu, dokter akan kehilangan lisensi medis mereka di negara bagian tersebut dan menghadapi tuntutan kejahatan tingkat empat jika melakukan aborsi dengan pengetahuan itu. Sedangkan sang ibu tidak akan menghadapi tuntutan pidana.

"Pelanggaran aborsi Down Syndrome melanggar empat setengah dasawarsa preseden hukum yang mengatakan bahwa seorang wanita memiliki hak yang tidak terkekang untuk memilih apakah akan mengakhiri kehamilan sebelum titik kelangsungan hidup," kata Kellie Copeland, direktur eksekutif NARAL Pro-Choice Ohio mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara Jaksa Agung Ohio Mike DeWine mengatakan pada hari Rabu bahwa kantornya berencana untuk mempertahankan undang-undang yang disahkan oleh mayoritas anggota parlemen Republik.

"Sementara kami meninjau kembali keputusan ini untuk menentukan tindakan lebih lanjut, Kejaksaan Agung Ohio akan terus membela keras hukum Ohio," kata juru bicara Dan Tierney seperti dimuat Reuters pekan ini.

Undang-undang Ohio menandai pembatasan 20 tentang hak aborsi dan reproduksi yang ditandatangani oleh Kasich sejak 2011. Undang-undang serupa telah disahkan di Indiana dan North Dakota. Pengadilan Negeri Indiana mengeluarkan sebuah perintah permanen mengenai larangan aborsi sindrom Down serupa pada 22 September 2017. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya