Keramik Minta Diberlakukan Safeguard

Industri keramik dalam negeri mengaku tengah dipusingkan dengan menurunnya permintaan keramik dalam negeri. Di sisi lain, produk impor semakin besar masuk pasar dalam negeri. Industri pun mengajukan bea masuk tambahan untuk melindungi usaha lokal.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Elisa Sinaga mengatakan, bea masuk tambahan yang dimaksud berupa safeguard. "Kami mengajukan safeguard untuk mencegah an­caman kerugian akibat lonjakan keramik impor," ujarnya di sela-sela pameran Keramika 2018 di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, impor keramik terus meningkat. Pada 2014 ang­kanya mencapai 22 persen, kemu­dian 2015 meningkat menjadi 23 persen dan pada 2017 mencapai 18 persen. Sedangkan, permint­aan dalam negeri terus turun.

"Kita sedang mengalami tahun-tahun yang amat sulit, demand kita terus menurun, keramik impor terus meningkat. Bahkan pada 2018 ini kemung­kinan lebih tinggi karena bea masuk turun,"  ungkap Elisa.

Elisa menyadari, industri keramik tidak dapat berlindung sepenuhnya pada pemberlakuan safeguard. Sehingga, dibutuh­kan inovasi untuk bisa berdaya saing dengan produk impor. "Memang ini sifatnya semen­tara," katanya.

Ia mengungkapkan, data un­tuk mengajukan safeguard sudah lengkap. "Sedang dikaji dan di proses, datanya sudah lengkap. Mudah-mudahan ini akan ber­hasil dan kami meminta bantuan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin)," terang Elisa.

Pihaknya juga akan men­gajukan anti dumping untuk membendung produk impor. Menurutnya, saat ini Eropa memberlakukan anti dumping sebesar 69 persen, sedangkan untuk produk Vietnam ke China sebesar 49 persen.

"Kita juga akan memproses produk keramik yang masuk ke Indonesia dengan presission improvement," katanya.

Elisa menambahkan, pemer­intah dapat segera menurunkan harga gas untuk industri yang selama ini masih memberatkan produsen keramik dalam negeri. "Harga gas industri sangat pent­ing buat kami karena dapat me­ringankan biaya produksi yang cukup tinggi sehingga kami sulit berdaya saing," tukas Elisa.

Menteri Perindustrian (Men­perin) Airlangga Hartarto akan mempertimbangkan pember­lakuan safeguard yang diminta Asaki. "Jadi kita lihat ya kalau ini mengganggu industri dalam negeri ya perlu kita proteksi," ujarnya.

Menurut dia, sebaiknya indus­tri tidak hanya mengandalkan safeguard saja. "Tapi jadikan industri ini (keramik) bisa bersa­ing dari segi desain tidak dengan harga saja," katanya.

Meningkatkan kualitas desain produk diperlukan agar lebih mampu bersaing dengan produk impor di tengah menghadapi perdagangan global. Penggunaan teknologi terkini juga perlu dilaku­kan untuk menghasilkan efisiensi produksi juga diperlukan.

"Caranya, antara lain memod­ernisasi pabrik dengan penggu­naan teknologi digital printing dan peralatan produksi yang mampu menciptakan keramik dengan ukuran besar sesuai tren pasar saat ini di luar negeri mau­pun domestik," ujar Airlangga.

Ia menambahkan, industri keramik nasional dalam jangka penjang memiliki potensi yang cukup prospektif, seiring den­gan pasar dalam negeri yang terus meningkat. Dengan adanya program pemerintah dalam pen­ingkatan infrastruktur, pemban­gunan properti dan perumahan, diharapkan akan meningkatkan konsumsi keramik nasional.

Saat ini konsumsi keramik nasional per kapita sekitar 1,4 juta meter persegi. Angka ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang telah mencapai lebih dari 3 juta meter persegi.

Dia mengakui, jika saat ini industri keramik sedang men­galami masa sulit dengan masih tingginya harga gas dan turun­nya bea masuk ACFTA (Asean-China Free Trade Agreement) yang semula 20 persen menjadi 5 persen. "Saya berharap indus­tri keramik juga memanfaatkan kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang memberikan kemudahan kepada industri na­sional,"  tukasnya. ***