Berita

Yevgeny Prigozhin yang juga dikenal sebagai "Koki Putin"/BBC

Dunia

Campur Tangan Dalam Pemilu, "Koki Putin" Ikut Kena Sanksi AS

JUMAT, 16 MARET 2018 | 06:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada 19 orang Rusia pekan ini. Mereka yang dijatuhi sanksi dituduh oleh Amerika Serikat telah melakukan campur tangan dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat tahun 2016 lalu serta melakukan serangan siber.

Menteri Keuangan Steven Mnuchin Amerika Serikat menuduh 19 orang tersebut telah melakukan serangan siber yang merusak, dan gangguan yang menargetkan infrastruktur penting.

Dia mengatakan sanksi tersebut akan menargetkan serangan jahat yang sedang berlangsung oleh Rusia.


Langkah-langkah tersebut digambarkan di Washington sebagai tindakan terkuat yang diambil oleh pemerintahan Presiden Donald Trump sejauh ini terhadap Moskow.

Selain 19 orang tersebut, lima entitas Rusia juga terkena sanksi, termasuk badan intelijen militer Rusia GRU serta Badan Riset Internet berbasis di St Petersburg, yang dituduh merancang kampanye disinformasi online untuk mengurangi pemilihan presiden Amerika Serikat 2016.

"IRA (Badan Peneliti Internet Rusia) menciptakan dan mengelola sejumlah besar persona online palsu yang merupakan orang sah Amerika Serikat untuk memasukkan organisasi akar rumput, kelompok kepentingan, dan partai politik negara bagian di media sosial," kata pernyataan Departemen Keuangan pada hari Kamis (15/3).

"Melalui kegiatan ini, IRA memposting ribuan iklan yang menjangkau jutaan orang secara online," sambung pernyataan tersebut.

Yevgeny Prigozhin, seorang oligarki yang diduga menjalankan agensi tersebut dan dikenal sebagai "koki Putin", dan 12 staf agensi juga terkena sanksi tersebut.

Mnuchin seperti dimuat BBC, mengatakan bahwa akan ada sanksi tambahan untuk menahan pejabat dan oligarki Rusia bertanggung jawab atas aktivitas destabilisasi mereka.

Sanksi Amerika Serikat itu mencakup pembekuan aset yang dimiliki oleh individu dan entitas di Amerika Serikat serta melarang warga Amerika melakukan bisnis dengan mereka. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya