Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS Protes Keras Mensesneg Jadi Koordinator Pencarian Cawapres Untuk Jokowi

KAMIS, 15 MARET 2018 | 03:49 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo dinilai offside dengan mengangkat Menteri Sekretaris Negara Partikno sebagai koordinator pembahasan dalam mencari calon wakil presiden (Cawapres) untuk pendamping petahana Jokowi pada Pilpres 2019.

"Saya pikir, Presiden Jokowi kelawatan dengan mengangkat Mensesneg menjadi koordinator pencarian bakal Capres mendampingi dirinya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera dalam keterangan resmi, Kamis (15/3).

Politisi PKS ini menuturkan, seorang menteri aktif seharusnya fokus dalam menjalankan tugas dan poksinya sesuai aturan dalam Perpres No. 21/2015.


"Bukan malah berpolitik praktis. Ini contoh buruk pengelolaan manajemen pemerintah," ujar Mardani.

Dia menuturkan, sudah beberapa kali Jokowi memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye politik pribadi.

"Sebelum kasus ini, masih ingatkan postingan akun Twitter resmi Kantor Staf Presiden yang memposting ucapan selamat Presiden Jokowi karena telah dicalonkan kembali jadi Presiden di Pilpres 2019 olah PDIP," ujarnya.

Mardani akan mendalami kasus ini dan berencana melakukan protes hal ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"PKS akan mendalami kasus ini dan akan melakukan protes keras," katanya.

Dia menyarankan, sebaiknya Jokowi kedepan tidak semena-mena memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye pribadi.

"Akan lebih baik Presiden Jokowi membuat tim lain, eksternal," pungkas Mardani.

Mensesneg Pratikno sebelumnya sudah membantah ditunjuk sebagai koordinator pembahasan dalam mencari Cawapres pendamping petahana Jokowi untuk Pilpres 2019.

Meski demikian, mantan rektor Universitas Gadjah Mada itu mengakui terlibat dalam pembahasan penjaringan cawapres. Namun, kata dia, tidak ada tim formal karena pembahasan hanya bersifat informal saja. [rus]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya