Berita

Foto: Pusdiklat Kemlu

Dunia

Indonesia Sentris Butuh Kepemimpinan Nasional yang Efektif dan Bijaksana Menempatkan Skala Prioritas

KAMIS, 15 MARET 2018 | 00:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Terlepas dari berbagai kontroversi yang berkembang di tengah masyarakat, Indonesia diyakini dapat memanfaatkan kebijakan One Belt One Road (OBOR) yang dipromosikan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) kepada negara-negara di kawasan.

Namun tentu ada syarat yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, termasuk dalam konteks OBOR, kepentingan nasional dan rakyat banyak harus tetap menjadi prioritas utama pengambil kebijakan.

Demikian disampaikan wartawan senior Teguh Santosa dalam Diklat Diplomat Muda Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Rabu (14/3).


Dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini juga mengatakan, wajar bila RRC mengincar Indonesia, mengingat Indonesia memiliki sumberdaya alam yang luar biasa dan berada pada posisi yang sangat strategis.

Semestinya, situasi ini membuat kepercayaan diri dan daya tawar Indonesia di meja perundingan menjadi lebih besar, sehingga pada praktiknya OBOR betul-betul bermanfaat bagi Indonesia dan tidak direspon negatif serta melahirkan pro kontra yang tidak menguntungkan.

Di saat bersamaan, Teguh mendorong pemerintah untuk menjaga perimbangan kepentingan antara blok-blok ekonomi yang ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia.

"Dulu kita mengenal doktrin luar negeri bebas aktif, rowing between two reefs. Pemerintahan di era Sukarno tidak sungkan menjalin hubungan dengan semua blok selagi hubungan itu menguntungkan kepentingan nasional," ujar Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu lagi.

Menyadari bahwa pembangunan Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain di kawasan, Teguh berpandangan agar upaya mewujudkan Indonesia-Sentris tidak dipaksakan hanya pada pembangunan fisik dalam lima tahun.

Dia mengatakan, dibutuhkan strategi baru yang efektif untuk mengejar ketertinggalan itu tanpa menjadikan Indonesia terikat oleh kepentingan bangsa lain. Keberhasilan ini tergantung pada kepemimpinan nasional yang juga efektif dan bijaksana dalam menempatkan prioritas pembangunan. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya