Berita

Foto: Pusdiklat Kemlu

Dunia

Indonesia Sentris Butuh Kepemimpinan Nasional yang Efektif dan Bijaksana Menempatkan Skala Prioritas

KAMIS, 15 MARET 2018 | 00:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Terlepas dari berbagai kontroversi yang berkembang di tengah masyarakat, Indonesia diyakini dapat memanfaatkan kebijakan One Belt One Road (OBOR) yang dipromosikan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) kepada negara-negara di kawasan.

Namun tentu ada syarat yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, termasuk dalam konteks OBOR, kepentingan nasional dan rakyat banyak harus tetap menjadi prioritas utama pengambil kebijakan.

Demikian disampaikan wartawan senior Teguh Santosa dalam Diklat Diplomat Muda Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Rabu (14/3).


Dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini juga mengatakan, wajar bila RRC mengincar Indonesia, mengingat Indonesia memiliki sumberdaya alam yang luar biasa dan berada pada posisi yang sangat strategis.

Semestinya, situasi ini membuat kepercayaan diri dan daya tawar Indonesia di meja perundingan menjadi lebih besar, sehingga pada praktiknya OBOR betul-betul bermanfaat bagi Indonesia dan tidak direspon negatif serta melahirkan pro kontra yang tidak menguntungkan.

Di saat bersamaan, Teguh mendorong pemerintah untuk menjaga perimbangan kepentingan antara blok-blok ekonomi yang ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia.

"Dulu kita mengenal doktrin luar negeri bebas aktif, rowing between two reefs. Pemerintahan di era Sukarno tidak sungkan menjalin hubungan dengan semua blok selagi hubungan itu menguntungkan kepentingan nasional," ujar Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu lagi.

Menyadari bahwa pembangunan Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain di kawasan, Teguh berpandangan agar upaya mewujudkan Indonesia-Sentris tidak dipaksakan hanya pada pembangunan fisik dalam lima tahun.

Dia mengatakan, dibutuhkan strategi baru yang efektif untuk mengejar ketertinggalan itu tanpa menjadikan Indonesia terikat oleh kepentingan bangsa lain. Keberhasilan ini tergantung pada kepemimpinan nasional yang juga efektif dan bijaksana dalam menempatkan prioritas pembangunan. [dem]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Trump Serang Demokrat dalam Pesan Malam Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 16:04

BUMN Target 500 Rumah Korban Banjir Rampung dalam Seminggu

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:20

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Gibran Minta Pendeta dan Romo Terus Menjaga Toleransi

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:40

BGN Sebut Tak Paksa Siswa Datang ke Sekolah Ambil MBG, Nanik: Bisa Diwakilkan Orang Tua

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:39

Posko Pengungsian Sumut Disulap jadi Gereja demi Rayakan Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:20

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:15

Arsitektur Nalar, Menata Ulang Nurani Pendidikan

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:13

Kepala BUMN Temui Seskab di Malam Natal, Bahas Apa?

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:03

Harga Bitcoin Naik Terdorong Faktor El Salvador-Musk

Kamis, 25 Desember 2025 | 13:58

Selengkapnya