Pemerintah didesak segera menghapus premium. Selain potensial menjadi sarang mafia migas, premium juga berdampak sangat buruk terhadap lingkungan dan kesehatan, bahkan pemicu kanker.
"Makanya, premium harus dihapuskan. Semakin cepat semakin baik," kata mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/3).
Dia menegaskan, BBM oktan rendah memang rawan dimanfaatkan para pemburu rente untuk meraup keuntungan. Itu pula yang menjadi dasar Tim Reformasi Tata Kelola Migas merekomendasikan penghapusan premium, sebelum tim tersebut dibubarkan.
Ketika itu Pertamina menyetujui penghapusan premium dalam waktu dua tahun. Namun tiga tahun berlalu hingga kini ternyata BBM oktan rendah masih juga beredar.
Berdasarkan temuan tim, lanjut dia, terdapat dua tempat yang rawan memunculkan mark up. Pertama, pada saat proses bidding, yaitu pengadaan (lelang). Dan kedua, pada saat proses blending (pencampuran).
Hal itu terjadi, imbuhnya, karena BBM oktan 88 tidak dijual di pasar internasional. Akibatnya, untuk memproduksi Premium harus dilakukan melalui proses pencampuran BBM oktan yang lebih tinggi.
"Selain itu, karena tidak dijual di pasar internasional, maka sama sekali tidak ada acuan harga untuk Premium. Ini berbeda dengan Pertamax atau Pertalite saat ini, yang punya harga acuan, sehingga kalau di-mark up akan ketahuan," jelas Fahmy.
Selain karena hasil temuan Tim, desakan Fahmy juga didasarkan atas faktor lingkungan dan kesehatan. Terkait faktor lingkungan, Fahmy mengingatkan komitmen Presiden pada Conference of Parties 21 Paris tahun 2015, di mana Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29 persen di bawah business as usual pada tahun 2030, atau 41 persen dengan bantuan internasional.
Selain itu, tentu saja tak lepas dari hasil penelitian bersama antara Universitas Indonesia (UI) dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB). Hasil penelitian tesrebut menyatakan, bahwa emisi BBM oktan rendah bisa menjadi pemicu penyakit mematikan, yaitu kanker.
"Semua itu semakin menguatkan desakan untuk segera menghapus Premium secepatnya," tegas Fahmy.
Fahmy yakin, penghapusan Premium tidak akan memunculkan resistensi pada masyarakat, terutama di Jawa, Madura, dan Bali. Apalagi menurut pengamatannya, migrasi konsumen dari Premium ke BBM oktan tinggi, ternyata dilakukan atas kesadaran sendiri. Bahkan di berbagai SPBU, lanjut dia, terlihat begitu banyak sepeda motor yang antre Pertamax, bukan lagi Pertalite.
“Makanya patut dicurigai, jika ada yang mengatasnamakan rakyat demi mempertahankan Premium. Saya mengindikasi, mereka memiliki kepentingan atas Premium,†tandasnya.
[wid]
