Rakyat Dirugikan, Jika BUMN Tak Sinergi

Interview Rakyat Merdeka Dengan Menteri BUMN (3)

SELASA, 13 MARET 2018 | 15:06 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Di era Pemerintahan Jokowi, dibentuk holding untuk sejumlah perusahaan BUMN. Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, holding BUMN adalah sebuah keharusan, agar perusahaan negara mampu mengembangkan dirinya menjadi lebih baik.

Berikut ini bagian (3) wawancara Tim Rakyat Merdeka, yaitu Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, Kartika Sari dan Fajar El Pradianto dengan Rini Soemarno, Selasa (6/3) di sela kunjungan ke Kupang, NTT.

Bagaimana progress pembentukan holding tambang dan migas? Holding tambang sudah berjalan. Sudah done. PP selesai. PT Timah, Antam dan Bukit Asam sudah ke Inalum. Secara struktur selesai. Tapi kemarin, ada yang melakukan Judicial Review ke MA. Argumentasi dari Pemerintah sudah diberikan. Jadi, kita sedang menunggu keputusannya saja. Insya Allah, harusnya nggak ada masalah. Tambang adalah aset bangsa, aset negara. Kita jangan hanya mengambil hasil tambang, lalu diekspor. Ini harus diproses agar ada nilai tambah tinggi dan penyerapan tenaga kerja lebih besar. Kita tidak bisa melakukan ini kalau tak dibentuk holding. Dengan holding, kemampuan balance sheet menjadi besar, mampu melakukan investasi besar sehingga hilirisasi bisa dilakukan.

Misalnya, nikel. Jika diurai dulu di dalam negeri, itu ada Cobalt-nya. Ini bahan baku baterei. Di saat kita mendorong energi terbarukan, melalui solar panel, tenaga angin, kendaraan listrik, motor listrik, maka berarti Cobalt bahan baku yang penting. Ini peluang besar. Saya sedih, ini lho ada Cobalt, maka mestinya kita bisa bikin baterei sendiri. Makanya, kita menekankan betul, betapa pentingnya pembentukan holding itu agar masyarakat bisa mendapatkan benefit yang lebih baik.

Kedua, holding migas. Ini keharusan. Kenapa? Pertamina punya Pertagas. Sementara negara punya PT PGN. Ini bisnisnya sama. PGN malahan dapat gasnya mayoritas dari Pertamina. Yang terjadi pada Pertagas dan PGN itu kadang nggak masuk akal. Misalnya, Pertagas membikin sambungan pipa gas di tempat sambungan gasnya PT PGN. Jadi, keduanya membangun sambungan gas yang sama. Coba, kalau ini jadi holding, jangkauan pipa bisa makin luas, dan dengan biaya investasi yang sama atau bahkan lebih kecil. Sejak tahun 2017, saya sudah mengatakan persiapan holding migas. Tapi, Pertamina-Pertagas belakangan ngeblok gasnya PT PGN. Akibatnya, harga saham PGN turun nilainya dari Rp51 triliun menjadi Rp33 triliun. Ini akibat konflik manajemen ego, yang akhirnya merugikan negara. Begini kejadiannya kalau BUMN nggak sinergi dengan baik. Jadi, holding migas adalah keharusan, karena PT PGN dengan Pertagas bisnisnya sama, maka kalau terpisah, yang dirugikan pasti PT PGN. Alhamdulillah, Bapak Presiden sudah menandatangani ini, pada 28 Februari lalu, kini tinggal proses finalnya saja.

Persoalan utama pembentukan holding apa ya, sehingga terjadi pro kontra?
Pada dasarnya holding sudah terjadi. Misalnya, pupuk Indonesia Holding, Perhutani Holding, Perkebunan Holding, dan lainnya. Semua nggak ada masalah. Jadi, saya bingung, kalau sekarang ada masalah.

Sepertinya ada kendala di internal Pertamina dalam menyikapi holding ini?
Kita, Kementerian BUMN yang merepresentasikan pemegang saham negara dan bangsa, ya kita harus tekankan, itu holding harus terjadi. Harus direalisasikan apa yang sudah diputuskan pemegang saham. Mana mungkin, pemegang saham mau merusak perusahaan. Nggak mungkin itu. Pemegang saham selalu berpikir bagaimana perusahaan menjadi lebih baik, dikelola profesional. Jadi, kalau sekarang ada yang marah, saya tanya kenapa? Tujuannya kan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Setelah holding tambang dan migas, yang berikutnya apa lagi? Saya berharap di sektor keuangan. Supaya memberikan kekuatan modal atau capital kepada bank-bank, sehingga bisa berkompetisi regional ataupun internasional. Terus terang saja, posisi modal perbankan kita jauh sekali dibandingkan bank negara-negara tetangga, seperti DBS, Maybank, CIMB, dan seterusnya. Perbankan tidak mungkin minta modal kepada negara. Kalau ada holding, kita bisa cari dana jangka panjang.***(Bersambung)

Berita

Bisnis

Rakyat Dirugikan, Jika BUMN Tak Sinergi

Interview Rakyat Merdeka Dengan Menteri BUMN (3)

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Awal Pekan, Harga Emas Antam Terpantau Turun ke Rp2.668.000 per Gram

Harta Zita Anjani Melonjak Rp100 Miliar, Hari Purwanto: Mungkin Menang Lotre

Emas Antam Mandek di Awal Pekan, Satu Gram Rp2,6 Juta

Bajak Kader Partai Lain, PSI Dinilai Tetap Berpotensi Jadi Partai Gurem

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.812 per Dolar AS

Dolar AS Menguat di Tengah Amblesnya Yen dan Poundsterling

Trump Sebut Starmer Gagal, Isu Pengunduran Diri PM Inggris Kian Menguat

Gibran Ingin Layanan Kesehatan di Wilayah 3T Diperkuat

Rayakan HUT ke-499, Jakarta Berikan Tarif Spesial Rp1 untuk MRT, LRT, dan TransJakarta Hari Ini

Bakal Turun Gunung Bareng PSI, Jokowi Dinilai Sulit Lepas dari Bayang-bayang Kekuasaan