Komisi I DPR Tegur Direksi TVRI

Keuangan Televisi Republik Indonesia (TVRI) mendapat status opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Status disclaimer BPK ini menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat direksi TVRI dengan Komisi I di gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Selasa (13/3).

Permasalahan event Asian Games, salah satu yang membuat anggaran TVRI tersedot sejak tahun 2017.

Demikian pengakuan Direktur Utama TVRI, Helmi Yahya.

"Kita kekurangan anggaran di tahun 2018 ini karena banyak pergeseran program," kata Helmi.

Wakil Ketua Komisi I, Asril Hamzah Tanjung yang memimpin RDP mengimbau direksi TVRI untuk berhati-hati menggunakan anggaran, terlebih di tahun politik ini.[wid]