Industri Mamin Mulai Menjerit Impor Garam Belum Masuk

Industri makanan dan minuman (mamin) ngaku mulai kesulitan mendapatkan garam. Hal itu ter­jadi karena impor garam industri sebesar 1,8 juta ton belum terealisasi.

"Kami dapat laporan dari teman-teman baik di Pu­lau Jawa maupun di luar daerah kalau mereka mu­lai kesulitan mendapat­kan bahan baku (garam). Penyebabnya, karena stok di pasaran sudah meni­pis karena garam indus­tri impor belum masuk," ungkap Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Suroso Natakusumah ke­pada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.

Dia menuturkan, saat ini industri mamin masih bisa produksi karena meman­faatkan stok lama. Namun demikian, stok kini sudah semakin menipis. Diper­kirakannya, stok akan habis dalam waktu satu dua bulan ke depan.

Suroso menyayangkan kondisi ini karena industri mamin ingin meningkat­kan produksi mengingat tidak lama lagi memasuki bulan suci Ramadan. Jika banyak industri berhenti produksi maka dampak­nya akan dirasakan masyarakat.

"Harga produksi mamin akan naik di bulan puasa," katanya.

Suroso menuturkan, pihaknya sebenarnya tidak ngotot ingin gunakan garam impor. Masalahnya, garam produksi petani lokal bisa memenuhi spesifikasi yang diperlukan industri.

"Soal kualitas tidak bisa ditawar, karena bahan baku akan menentukan kualitas mamin yang kita produksi. Makanya dengan kondisi seperti sekarang kami tidak bisa berbuat apa-apa karena bahan baku ini tidak bisa kita substitusi," ungkap­nya.;

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Mi­numan Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Luk­man mengungkapkan, ga­ram merupakan komponen penting dalam industri ma­min. Tidak ada garam maka tidak bisa produksi.

Dari sisi nilai produksi, Adhi menjelaskan, garam hanya komponen kecil. Misalnya, untuk produk mie instan seharga Rp 2.000, biaya garam hanya sekitar Rp 2 sampai Rp 5 per produk.

"Komponen kecil, tetapi penting dan tidak tergantikan," terangnya.

Dia menyayangkan impor garam sampai saat ini belum juga terealisasi. Padahal, pihaknya menga­jukan sejak Januari.

Menurutnya, jika impor belum terealisasi karena belum ada titik kesepakatan mengenai jumlah antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, seharusnya ada yang masuk dulu walapun nggak banyak, agar produksi industri tidak ber­henti.  ***