Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

PBB: Konflik Antar Etnis Belum Usai, 2 Juta Anak Terancam Kelaparan Di Kongo

SABTU, 10 MARET 2018 | 10:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Lebih dari dua juta anak di Republik Demokratik Kongo (DRC) saat ini berisiko kelaparan jika mereka tidak menerima bantuan yang mereka butuhkan.

Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh PBB pekan ini.

Komentar tersebut muncul menjelang pertemuan antara Mark Lowcock, kepala kemanusiaan PBB, dan donor potensial yang bersedia memberikan dana bantuan untuk membantu negara tersebut dalam situasi mengerikan.


"Kami memiliki tanggung jawab yang besar di DRC. Sekarang adalah waktu untuk tetap mengikuti kursus," kata Jens Laerke, juru bicara PBB, mengatakan dalam sebuah briefing di Jenewa seperti dimuat Al Jazeera.

Alasan utama terjadinya gejolak di negara Afrika Tengah itu tak lain adalah terjadinya kekerasan antar etnik dan protes terhadap Presiden Joseph Kabila.

Akhir pekan lalu setidaknya ada 79 orang tewas saat pertempuran terjadi antara penggembala Hema dan petani Lendu di provinsi Ituri utara.

Perselisihan etnis antara Hema dan Lendu dimulai pada tahun 1970an.

Masyarakat terlibat dalam konflik bersenjata dan bersenjata antara tahun 1998 dan 2003, di mana puluhan ribu orang terbunuh.

Dalam beberapa tahun terakhir, kedua kelompok telah mempertahankan konflik tingkat rendah, dengan kekerasan yang kadang-kadang terjadi dalam kekerasan.

Karena konflik tersebut, petani tidak dapat menanam tanaman selama beberapa tahun, dan menyebabkan tingginya tingkat kekurangan gizi.

Provinsi lain juga melihat kekerasan, terutama Kasai dan Tanganyika, di mana ratusan ribu orang berisiko. [mel]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya