Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

PBB: Konflik Antar Etnis Belum Usai, 2 Juta Anak Terancam Kelaparan Di Kongo

SABTU, 10 MARET 2018 | 10:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Lebih dari dua juta anak di Republik Demokratik Kongo (DRC) saat ini berisiko kelaparan jika mereka tidak menerima bantuan yang mereka butuhkan.

Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh PBB pekan ini.

Komentar tersebut muncul menjelang pertemuan antara Mark Lowcock, kepala kemanusiaan PBB, dan donor potensial yang bersedia memberikan dana bantuan untuk membantu negara tersebut dalam situasi mengerikan.


"Kami memiliki tanggung jawab yang besar di DRC. Sekarang adalah waktu untuk tetap mengikuti kursus," kata Jens Laerke, juru bicara PBB, mengatakan dalam sebuah briefing di Jenewa seperti dimuat Al Jazeera.

Alasan utama terjadinya gejolak di negara Afrika Tengah itu tak lain adalah terjadinya kekerasan antar etnik dan protes terhadap Presiden Joseph Kabila.

Akhir pekan lalu setidaknya ada 79 orang tewas saat pertempuran terjadi antara penggembala Hema dan petani Lendu di provinsi Ituri utara.

Perselisihan etnis antara Hema dan Lendu dimulai pada tahun 1970an.

Masyarakat terlibat dalam konflik bersenjata dan bersenjata antara tahun 1998 dan 2003, di mana puluhan ribu orang terbunuh.

Dalam beberapa tahun terakhir, kedua kelompok telah mempertahankan konflik tingkat rendah, dengan kekerasan yang kadang-kadang terjadi dalam kekerasan.

Karena konflik tersebut, petani tidak dapat menanam tanaman selama beberapa tahun, dan menyebabkan tingginya tingkat kekurangan gizi.

Provinsi lain juga melihat kekerasan, terutama Kasai dan Tanganyika, di mana ratusan ribu orang berisiko. [mel]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya