Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga 7 Maret 2018, sebanyak 5.269 paket pekerjaan telah dilelang senilai Rp36,4 triliun melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Jumlah tersebut 68,5 persen dari rencana lelang yang terekam dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Kementerian PUPR sebanyak 7.688 paket senilai Rp 52,9 triliun.
Dari jumlah paket yang telah dilelang, 1.581 paket senilai Rp 10,6 trilun telah tanda tangan kontrak, 1.360 paket telah ditetapkan pemenang lelang dan sisanya masih dalam tahapan masa pengumuman dan evaluasi penawaran lelang.
Dari 5.269 paket yang telah dilelang, 91,3 persen adalah paket yang berada di empat Direktorat Jenderal (Ditjen). Ditjen Bina Marga sebanyak 1.651 paket senilai Rp 21 triliun, Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 1.868 paket senilai Rp 6,6 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 1.229 paket senilai Rp 4,7 triliun dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 395 paket senilai Rp 3,7 triliun.
Kebijakan pemaketan Kementerian PUPR sebagian besar paket yakni hingga 90 persen diperuntukan bagi kontraktor skala kecil-menengah dan jasa konsultan swasta.
Selain itu Kementerian PUPR terus melakukan pembinaan terhadap para penyedia jasa konstruksi kecil dan menengah untuk tumbuh.
Kesempatan lebih besar juga diberikan kepada para perusahaan konstruksi (kontraktor dan konsultan) swasta nasional dan lokal untuk meningkatkan kemampuannya melalui keterlibatan proyek dengan nilai paket besar melalui kebijakan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUMN.
Pemaketan pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR menjadi salah satu indikator keberpihakan pemerintah akan hal tersebut.
Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, porsi belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal di Kementerian PUPR mencapai 81 persen atau Rp 88 triliun dari total alokasi keseluruhan sebesar Rp107,38 triliun.
[wid/***]
