RMOL.
Komisi IV DPR menyayangkan performa Badan Urusan Logistik (Bulog)
dalam menyerap gabah atau beras langsung dari petani.
Pasalnya,
serapan gabah Bulog per 6 Maret baru mencapai 98.318 ton gabah atau
setara 49.159 ton beras. Padahal, Bulog ditarget menyerap gabah sebesar
4,4 juta ton gabah atau 2,2 juta ton beras dari petani.
"Kalau
ini sih namanya nafsu gede tenaga kurang. Kalau serapannya baru capai
satu persen saja, bagaimana bisa jadi stabilisator harga di pasaran,"
kata anggota Komisi IV Andi Akmal Pasluddin kepada wartawan di Jakarta,
Kamis (8/3).
Dia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut yang
menunjukkan kinerja Bulog saat ini tidak bisa diandalkan. Selain
kewenangannya tidak kuat anggaran pun terbatas.
"Saya kira tidak
bisa diandalkan Bulog ini untuk menjadi ujung tombak pencapaian beras
nasional. Sebab beberapa perjalanan kami di daerah, Bulog ini pasif,
gudang-gudang Bulog juga banyak yang kosong. Maunya beli sesuai HPP
(harga pembelian pemerintah) sementara pedagang kita berani di atas HPP.
Makanya petani kita juga tidak mau jual ke Bulog. Jadi, perlu
dipertanyakan kebijakan pemerintah ini," papar Akmal.
Dia pun
was-was dengan kecilnya serapan gabah yang akan membuat stok beras
pemerintah terus menipis, sehingga berdampak pada harga beras saat musim
puasa dan Lebaran.
"Kalau begini terus saya kira sulit bagi
pemerintah untuk kendalikan harga yang mau Ramadhan ini, karena (Bulog)
tidak bisa operasi pasar. Bagaimana mau operasi pasar kalau barangnya
tidak ada. Ini memang jadi dilematis. Jangan-jangan ujungnya minta impor
lagi," jelas Akmal.
Dia menambahkan, hasil kunjungan kerja
Komisi IV selama masa reses diketahui Bulog pasif membeli gabah petani.
Kalaupun ada petani yang jual ke Bulog tapi ditolak dengan berbagai
dalih. Apalagi, pemerintah sudah menetapkan Bulog bisa membeli gabah
hingga Rp 4400 per kilogram.
"Kalau Rp 4400 sudah bagus walau
sebenarnya pedagang masih bisa beli di atas itu. Tapi kalau pemerintah
serius, genjot saja pembelian gabah, kan Bulog punya dana Rp 2 triliun
dari penyertaan modal negara untuk perbaikan di gudang-gudang. Kalau
gudangnya dibuat tapi berasnya tidak ada bagaimana. Atau jangan-jangan
perbaikan gudang cuma jadi proyek saja. Modal itu bisa dialihkan untuk
beli beras," demikian Akmal.
[wid]
