Prihatin dengan minimnya wirausaha di Indonesia, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk mampu berperan mewadahi para pengusaha muda.
Hipmi yang dinilai memiliki SDM kreatif, inovatif, berintelektualitas tinggi serta berjiwa enterpreneur sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan semangat dan kemampuan wirausaha masyarakat.
Politisi Partai Golkar itu menekankan Hipmi harus menjadi organisasi yang mampu menciptakan pengusaha-pengusaha muda tangguh yang dapat mensejahterakan rakyat.
"Kelak dengan adanya Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional, diharapkan pertumbuhan dan perkembagan wirausaha akan semakin cepat dan mampu menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi," jelas Bambang saat menghadiri Rakernas Hipmi di Tangerang, Rabu (7/2).
Dia mengaku prihatin dengan jumlah wirausaha di Indonesia yang hanya berkisar 3 persen. Karenanya, semua pihak mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Dengan peran serta berbagai pihak diyakini akan meningkatkan rasio wirausaha Indonesia yang saat ini persentasenya masih sangat rendah.
"Secara persentase, jumlah wirausaha di negara kita hanya sekitar tiga persen. Kalah dari negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang sudah di atas empat persen," ujar Bambang.
Dia menuturkan banyak persoalan yang menyebabkan rendahnya angka wirausaha. Beberapa faktor disebutkan Bamsoet adalah pola pikir masyarakat untuk lebih mencari pekerjaan, rendahnya kapasitas SDM pelaku wirausaha, regulasi yang belum mampu mengatasi persoalan sehingga menghambat perkembangan dunia wirausaha serta kendala dalam mengakses modal.
"Permasalahan ini merupakan PR kita besama. Pihak pemerintah dan masyarakat, terutama pengusaha perlu duduk bersama untuk mencari solusi bagi permasalahan yang ada," kata Bambang.
Mantan ketua Komisi III itu mengungkapkan kelahiran RUU Kewirausahaan Nasional yang telah masuk Prolegnas DPR merupakan kunci strategis dalam menurunkan angka kemiskinan. Sekaligus menjawab tantangan perekonomian dunia yang didominasi sistem kapitalisme dan liberalisme.
"RUU Kewirausahaan Nasional akan menjadi penyeimbang antara kepentingan pasar yang berorientasi modal dengan kebutuhan sosial yang berperspektif keadilan," demikian Bambang.
[ian]
