Berita

Foto: Net

Politik

Mahfud MD: Polisi Harus Tegas Terhadap "Family MCA"

RABU, 07 MARET 2018 | 00:27 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Pihak kepolisian dinilai sudah melaksanakan tugasnya dengan benar dalam menggulung kelompok penyebar hoax yang diketahui menggunakan nama Family Moslem Cyber Army (MCA).

"Menurut saya sudah benar. Polisi harus bertindak tegas di dalam masalah ini," kata pakar hukum tatanegara Prof. Mahfud MD dalam diskusi Indonesia Lawyers Clubs (ILC) yang disiarkan langsung TVOne hingga lewat tengah malam ini (Selasa, 6/3).

Mahfud mengatakan, bukan salah polisi menyebutkan nama "Family MCA", karena kelompok itu memang menggunakan nama tersebut. Dia menambahkan, Family MCA ini tentu berbeda dengan MCA yang sifatnya umum dan bertanggung jawab terhadap akun yang dimiliki.  


Lebih lanjut Mahfud mengatakan, kelompok-kelompok seperti Family MCA dapat beroperasi karena hukum kurang ditegakkan. Padahal, kata mantan Ketua MK ini, demokrasi hanya bisa berjalan dengan baik apabila didampingi nomokrasi atau penegakan hukum.

"Saya melihat reformasi kita sudah berjalan dengan bagus. Demokrasi sudah tumbuh dengan baik. Ekspresi juga sudah diberi kebebasan," kata Mahfud MD.

"Cuma, memang syarat demokrasi berjalan baik harus di sampingnya itu ada nomokrasi. Demokrasi itu kebebasan, nomokrasi membatasi agar tidak liar. Demokrasi tanpa nomokrasi itu liar. Maka ada UU ini yang harus ditegakkan," masih kata Mahfud.

Dia dapat memahami bila pihak kepolisian berada pada situasi yang dilematis. Kalau bertindak dibilang mengada-ada, kalau tidak bertindak dibilang memihak.

"Tetapi menurut saya harus berjalan terus," ujarnya.

Dengan nada bercanda Mahfud mengatakan bahwa diskusi ILC kali ini kurang menarik karena kedua pihak yang berhadapan sama-sama menolak dan membenci penyebaran hoax serta punya komitmen memberantas hoax. [dem]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya