. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Senin (5/3). Sidang beragendakan pemeriksaan pendahuluan.
Permohonan uji materi disampaikan Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri bersama peneliti ekonomi kerakyatan AM Putut Prabantoro. Kedua pemohon menyoal Pasal 2 ayat 1 huruf a dan b, dan Pasal 4 ayat 4 UU 19/2003 tentang BUMN.
Pasal 2 (1) huruf a dan b berbunyi "Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah pertama memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, kedua mengejar keuntungan."
Adapun Pasal 4 (4) berbunyi "Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."
Pemohon menilai Pasal 2 (1) huruf a dan b, dan Pasal 4(4) UU 19/2003 menyebabkan transformasi BUMN dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan (Persero) menyimpang dari tujuan pendiriannya.
Padahal, keberadaan BUMN dalam sistem perekonomian nasional merupakan impelementasi dari Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Oleh karena pemahaman tersebut, pemohon beranggapan apabila BUMN bertransformasi menjadi persero, perusahaan tersebut tidak mungkin lagi meletakkan tujuan kemanfaatan umum sebagai tujuan utama karena persero menjadikan keuntungan sebagai tujuan utamanya.
Berdasarkan hal tersebut, pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan inkonstitusional, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan harus diganti.
