Penangkapan secara simultan enam orang terduga penyebar konten hoax dan ujaran kebencian di Surabaya, Bali, Sumedang, Pangkalpinang, Palu dan Yogyakarta yang diidentifikasi sebagai Moslem Cyber Army (MCA) mengkonfirmasi ini gerakan by design.
Demikian dikatakan Ketua Setara Institute, Hendardi dalam keterangannya, Jumat (2/3).
"Praktik semacam ini bukan hanya membahayakan kontestasi politik tetapi yang utama adalah membelah masyarakat pada pro dan kontra tentang suatu konten informasi dan ini membahayakan bagi kohesi sosial kita" kata Hendardi.
Hendardi menekankan, Direktorat Siber Polri harus mampu melacak aktor-aktor intelektual di balik MCA untuk melindungi masyarakat dari paparan kabar bohong dan kebencian.
Apalagi dengan melihat personel dan pola gerakannya, menurut Hendardi, kelompok MCA ini agak berbeda dari Saracen yang memiliki struktur jelas dan motif ekonomi dominan.
"Kelompok MCA tampak lebih ideologis, memiliki banyak sub kelompok dan ribuan anggota di seluruh Indonesia dengan ikatan organisasional relatif cair. Oleh karena itu, daya rusak kelompok ini lebih besar daripada Saracen," urainya.
Nah, jika merujuk pada konten yang disebarkan, pesan-pesan kelompok MCA mengarahkan kebencian itu pada partai politik atau tokoh yang saat ini menjalankan kepemimpinan nasional.
Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pekerjaan ini datang dari kelompok penentang. Namun demikian lanjut Hendardi, untuk memastikan dugaan ini, Polri perlu membongkar tuntas jejaring pelaku, mediator, pemesan dan penikmat hoax dan ujaran kebencian tersebut.
Publik juga dituntutnya berperan menumpas kelompok-kelompok serupa dengan aktif melaporkan mereka yang secara regular melakukan penyebaran konten hoax dan ujaran kebencian berbasis sentimen SARA. Bukan hanya di dunia maya, tetapi juga yang dikemas sebagai pesan moral agama dan disebarluaskan melalui mimbar-mimbar keagamaan.
Hendardi mengingatkan, jejaring penebar hoax dan kebencian pada kelompok ini juga sama bahayanya dengan mereka yang bekerja di dunia maya.
"Di tahun elektoral tingkat lokal dan nasional 2018 dan 2019, kita mempunyai kebutuhan akan ruang publik-politik yang mempersatukan, bukan memecah-belah, demi kompetisi politik yang jujur, adil dan membangun. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan sinergi dan partisipasi publik," demikian Hendardi.
[wid]
