POLITIK pencitraan adalah cara-cara berpolitik yang mengedepankan citra. Sebagian besar usaha diarahkan untuk menciptakan citra yang baik, bahkan diusahakan sekuat tenaga untuk bisa menciptakan citra yang lebih baik dari kondisi yang sebenarnya.
Berbeda dengan cara berpolitik pada umumnya yang mengejar prestasi kerja maksimal agar bisa membuahkan citra yang bagus di mata masyarakat, politik pencitraan berkonsentrasi menciptakan citra yang baik walaupun prestasi kerja sedang-sedang saja atau bahkan tidak berprestasi sama sekali.
Tekniknya bermacam-macam, antara lain memanfaatkan momentum dengan cara membesar-besarkannya, atau dengan cara menempelkan diri dan bekerja sama dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya.
Tentu saja alat pencitraan ialah dengan media sosial yang sekarang sudah sangat maju, mudah, cepat dan dimiliki oleh hampir setiap orang. Sehingga suatu berita atau suatu rekayasa pencitraan yang telah dibuat bisa dengan mudah dan cepat disebarkan kemasyarakat luas. Bahkan oleh tim pencitraannya yang sering disebut sebagai tim buzzer bisa segera disebarkan ke ratusan ribu pemilik handphone yang sekarang harganya sudah tidak terlalu mahal lagi .
Salah satu contoh kasus rekayasa pencitraan yang saat ini sedang menjadi topik pembicaraan hangat adalah penyerangan para ustadz, ada juga pastor di dalam gereja. Rentetan kejadian tersebut terlihat sistimatis sehingga dapat disimpulkan sebagai suatu gerakan yang bertujuan menciptakan opini/citra bahwa terjadi konflik di masyarakat dan pemerintah tidak berdaya untuk mengatasinya.
Hebatnya lagi terlihat rekayasa pencitraannya sehingga berita yang beredar mengabarkan peristiwanya jauh lebih banyak dari pada kejadian sesungguhnya. Pada waktu seorang pengurus suatu organisasi Islam diwawancarai di suatu TV berita mengatakan bahwa ketika ada berita kejadian penyerangan seorang ustadz di suatu daerah, maka ketika dia sedang menelpon kesana kemari untuk konfirmasi tentang kejadian tersebut, ternyata pada saat yang sama telah beredar beritanya di banyak WhatsApp grup.
Selain itu beredar pula berita-berita bahwa terjadi di banyak tempat lain disertai dengan foto-foto pelaku yang disebut-sebut sebagai orang gila. Jadi sangat terlihat upaya pencitraan untuk menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak mampu membuat rasa aman di masyarakat.
Contoh pencitraan lainnya dibuat untuk melambungkan ketokohan Gubernur DKI Anies Baswedan oleh para pendukungnya. Ketika terjadi peristiwa penghadangan Anies untuk bisa menemani Presiden Jokowi menyerahkan Piala Presiden di Stadion Gelora Bung Karno kepada tim Persija, momentum ini benar-benar dimanfaatkan oleh para pendukungnya, dibuat viral di medsos sehingga pembicaraan di medsos bisa berhari-hari dan partisipan pembicaraannya mencapai lebih dari 500 ribu netizen. Hal ini akan membuat ketokohan Anies melambung tinggi walaupun hanya sesaat, beberapa hari, dan bila di survey elektabilitasnya untuk jadi capres hanya kurang dari 3%.
Tapi inilah usaha dari politik pencitraan dengan menggunakan medsos yang sekarang sedang marak.
Contoh pencitraan selanjutnya yang berskala internasional adalah yang dilakukan oleh Ernst & Young, salah satu konsultan keuangan terbesar di dunia dalam acara World Government Summit di Dubai 11 Februari 2018 . Dalam acara itu EY sebagai penyeleksi memilih Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri terbaik di dunia. Namun di dalam kriteria dan argumentasi sebagai dasar pemilihan yang terpampang dalam backdrop sebagai latar belakang panggung pemilihannya, banyak data yang ditampilkan EY salah atau kacau.
Misalnya dinyatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir telah mengurangi angka kemiskinan sebanyak 40%. Padahal SMI baru menjabat sebagai Menteri Keuangan 1,5 tahun dan angka kemiskinannya baru menurun 4,25%. EY juga menyatakan bahwa hutang Indonesia telah turun 50% padahal kenyataannya hanya dalam 2,5 tahun pemerintahan Jokowi hutang pemerintah RI malah naik tajam, jauh lebih besar dari pada 5 tahun pemerintahan SBY 2004-2009. Jadi hutangnya tambah naik pesat.
Pernyataan EY sungguh-sungguh salah dan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang paling konyol EY menyatakan bahwa cadangan devisa kita tertinggi sepanjang masa yaitu sebesar USD 50 miliar padahal cadangan devisa kita sebesar USD 130 miliar.
Statemen-statemen EY yang salah kaprah tersebut menunjukkan bahwa penunjukkan Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri terbaik sedunia sangat dipaksakan, sampai-sampai menggunakan data-data salah sekaligus juga merupakan bukti bahwa semua itu hanya rekayasa untuk mengorbitkan SMI, dan mencegah agar SMI tidak direshuffle dari kabinet Jokowi, supaya badan-badan keuangan internasional tetap dapat menaruh kaki tangannya dalam elit kekuasaan di Indonesia.
Patut diduga bahwa IMF dan World Bank turut bermain di dalam event ini untuk mengorbitkan SMI mengingat SMI memang pernah mengabdikan loyalitasnya kepada kedua lembaga keuangan internasional tersebut selama 8 tahun, dari 2002-2004 di IMF dan 2010-2016 di World Bank. Tidak mengherankan SMI yang terbiasa menerima, melaksanakan perintah, melaporkan hasil kerjanya yang sesuai dengan perintahnya dan menerima imbalan atas pekerjaannya itu menjadi kepanjangan tangan kedua badan internasional itu untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan perekonomian di Indonesia.
Terbukti antara lain dalam menentukan kebijakan bunga kupon obligasi RI yang sangat tinggi dibandingkan dengan Filipina dan Vietnam yang mempunyai rating utang lebih rendah atau sama (Vietnam lebih rendah) sehingga sangat merugikan Indonesia dan sangat menguntungkan asing dan investor obligasi lainnya.
Jadi sangat jelas bahwa politik pencitraan sangat merugikan bangsa dan negara, namun demikian lebih aneh lagi bahwa pencitraan yang diperkuat dengan medsos banyak ditelan mentah-mentah oleh masyarakat luas. Bahkan termasuk kalangan masyarakat yang sangat terdidik sampai level paling atas dan paling senior sekalipun. Pencitraan bisa dipercayai begitu saja oleh kaum terdidik, bahkan bisa beredar berhari-hari, dibahas dalam konotasi dipercayai, di WA grup mereka. Bukannya dibahas dengan kritis tapi dipercaya sebagai kebenaran!
Bilamana masyarakat dan terutama kaum terpelajarnya tidak mau mengubah sikap dalam menerima berita-berita pencitraan dan hasil rekayasa, atau tetap tidak kritis, maka politik pencitraan yang merusak akan berlangsung terus dan membuat bangsa ini tidak akan pernah maju. Bangsa-bangsa lain mengisi waktu dan pikiran dengan mendiskusikan ilmu pengetahuan terbaru, sementara bangsa ini menghabiskan waktu dengan mendiskusikan dan mempercayai pencitraan.
[***]Abdulrachim KAnalis sosial politik, tinggal di Jakarta.
