Berita

Donald Trump/Net

Global

Trump Peringatkan Sanksi Terbesar Bagi Korut

SABTU, 24 FEBRUARI 2018 | 07:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat segera memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara. Sanksi ini, kata Presiden Amerika Serikat Donald Trump, merupakan sanksi terbesar yang pernah ada.

Langkah tersebut menargetkan lebih dari 50 kapal dan perusahaan transportasi maritim, bukan hanya di Korea Utara, tapi juga China dan Taiwan.

Berbicara di sebuah konferensi baru pada hari Jumat (23/3), Trump memperingatkan konsekuensi serius jika putaran sanksi terakhir tidak menghasilkan hasil.


"Jika sanksi tidak berhasil, kita harus ke fase kedua dan fase kedua mungkin sangat kasar, mungkin sangat, sangat disayangkan bagi dunia," katanya seperti dimuat BBC.

Dia tidak menjelaskan lebih lanjuy soal apa fase kedua yang akan terjadi.

Amerika Serikat mengatakan, sanksi baru tersebut dirancang untuk semakin memeras Korea Utara, memotong sumber pendapatan dan bahan bakar untuk program nuklirnya dan mengurangi penghindaran pembatasan yang sudah ada.

Departemen Treasury Amerika Serikat mencantumkan satu individu dan 27 perusahaan. Sebanyak 16 perusahaan di antaranya terutama perusahaan pelayaran, berbasis di Korea Utara, namun lima didaftarkan di Hong Kong, dua di daratan China, dua di Taiwan, satu di Panama dan satu lagi di Singapura.

Selain itu, 28 delapan kapal masuk dalam daftar, lagi-lagi sebagian besar Korea Utara, tapi dua di antaranya berbendera Panama, satu dari Komoro dan satu bendera Tanzania.

"Ini benar-benar negara nakal, jika kita bisa membuat kesepakatan, itu akan menjadi hal yang hebat dan jika tidak, sesuatu harus terjadi," tambah Trump. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya