Pemerintah Indonesia meminta kepada anggota OKI membantu memikirkan nasib pekerja Palestina pasca keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaannya di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Permintaan itu disampaikan dalam forum pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan negara anggota Organisasi Konferensi Islam disingkat OKI di Jeddah, Arab Saudi.
Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri dalam pertemuan dengan para menteri Ketenagakerjaan anggota OKI, Kamis, (22/2).
Menurut Hanif, keputusan pemidahan kedutaan dan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel tersebut berdampak pada stabilitas politik dan keamanan Palestina, termasuk keamanan para pekerja.
“Sebagai bentuk solidaritas, sudah semestinya para anggota OKI ikut memikirkan nasib pekerja Palastina. Masalah keamanan dengan menjauhkan pekerja dan mendapatkan pekerjaan yak layak atau decent work,†katanya.
Dengan pemindahan ibukota Israel itu, kata Hanif sangat menghambat para pekerja, terutama pekerja kalangan muda Palestina dalam menjalankan pekerjaannya.
“Indonesia menyampaikan rasa simpati terhadap pekerja di Palestina. Indonesia konsisten mendukung perjuangan dan kedaulatan Palestina sehingga para pekerja memperoleh pekerjaan yang layakâ€.
Indonesia juga lanjut Hanif, meminta kepada organisasi buruh dunia (ILO) dan bank pembangunan Islam (IDB) turut memikirkan terciptanya kondisi pekerjaan yang layak bagi pekerja Palestina.
Dalam forum kali ini OKI belum merespons lebih jauh permintaan Palestina. Namun pernyataan Menteri Hanif telah menegaskan sikap politik Presiden Joko Widodo yang konsisten mendukung kedaulatan Palestina dan perdamaian di kawasan tersebut.
Pada 21-22 Februari 2018, para Menteri Ketenagakerjaan negara anggota OKI menggelar konferensi di Jeddah. Konferensi ke-4 ini mengambil tema Developing a common strategy for menpower development.
[dzk]
