Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, kembali mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.
Karena penanganan kasus yang dialami penyidik senior KPK pada 11 April 2017 lalu tersebut sampai saat ini masih gelap.
"Saya ingin mengetuk batin Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, untuk terlibat langsung mengungkap kejahatan yang sistematik terhadap Novel Baswedan ini, ini bukan sekedar tergantung Novel," tegas Dahnil lewat pesan singkat (Senin, 19/2).
Dia menegaskan kejahatan terhadap Novel Baswedan adalah teror terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagi Dahnil sendiri, pihak Kepolisian sendiri tidak sungguh-sungguh menuntaskan kasus tersebut.
"Justru banyak dugaan (Polisi) ingin mempersalahkan Novel Baswedan. Kami pesimis Polisi mau menuntaskan," ungkap pendiri Madrasah Antikorupsi ini.
Oleh sebab itu, Presiden harus membentuk TGPF yang bisa membantu mengungkap siapa pelaku, aktor dan motif di balik teror terhadap Novel dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Janji Presiden untuk menyelesaikan utang-utang kasus Pelanggaran HAM dan melawan korupsi, kami tagih saat ini. TGPF saat ini satu-satunya jalan untuk membantu Kepolisian mengungkapnya," demikian Dahnil Anzar Simanjuntak.
Sebelumnya, Dahnil menyampaikan bahwa Novel Baswedan pada Senin siang kembali memeriksa hasil operasi penambahan selaput pada mata kirinya setelah dioperasi pada Senin pekan lalu. Pemeriksaan dilakukan karena ada pembengkakan pada mata kiri penyidik senior KPK itu setelah dioperasi.
"Setelah pemeriksaan hari ini, Novel Baswedan besok akan kembali diperiksa tekanan matanya oleh dokter dan apabila hasil pemeriksaan positif, maka Novel berencana akan kembali Ke Jakarta pada Kamis pagi," tandas Dahnil.
Dahnil merupakan sahabat Novel yang terus mengupdate perkembangan penanganan penyakit yang diderita Novel. Dahnil juga terus menyuarakan penuntasan kasus penyiraman air keras orang tak dikenal kepada Novel yang terjadi 11 April 2017 lalu tersebut.
[dem]
