Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi turut menandatangani Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, yang berlangsung di Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalbar.
Dalam sambutan awalnya, Mayjen Achmad mengapresiasi tim penyelenggara kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Kalbar.
Mayjen Achmad mengatakan, sesuai dengan tujuan dilaksanakan Deklarasi Kampanye Damai ini, untuk mewujudkan Pilkada Kalbar dalam kondisi damai, aman dan demokratis, serta menciptakan komunikasi yang sangat baik sesama paslon.
“Pilkada Ini, adalah rangkaian strategis dan penting untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan bermartabat,†ujar Panglima Kodam XII/Tanjungpura ini di lokasi, Minggu (18/2).
Pangdam pun berharap, Deklarasi Kampanye Damai jangan hanya menjadi simbol semata. Namun, dijalankan dengan sungguh-sungguh demi terwujudnya Pilkada Serentak di Provinsi Kalbar yang damai pada 27 Juni 2018 guna memperoleh pemimpin yang benar-benar dipilih rakyat.
"Pilkada adalah pesta demokrasi rakyat, mari kita jaga, jangan kita rusak, agar makna demokrasi yang sebenar-benarnya akan mendarah daging untuk kita dan anak cucu kita kelak," kata Pangdam mengingatkan.
"Kita boleh berbeda pilihan dalam Pilkada Serentak ini, namun tidak boleh bermusuhan di dalam masyarakat," sambung Pangdam yang didampingi Kasdam XII/Tanjungpura, Asops Kasdam XII/Tpr dan Aster Kasdam XII/Tpr,
Pangdam menegaskan, Pilkada serentak di wilayah Kalbar harus menjadi contoh dan teladan bagi daerah lainnya di Indonesia yang juga melaksanakan pada tahapan pesta demokrasi.
Ia juga berpesan, dalam pelaksanaan kampanye lakukan dalam koridor aturan yang telah ditentukan dengan dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Tetap jaga dan tingkatkan moralitas, persatuan kesatuan bangsa, nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab.
"Karena, ini bagian dari pendidikan politik bangsa dan menjamin komunikasi politik yang sehat antar peserta Pilkada dengan masyarakat, sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat," papar Pangdam.
[wid]
