Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

Kritik Keliru Sasaran

MINGGU, 18 FEBRUARI 2018 | 07:24 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

WAJAR di orde reformasi yang menghadirkan demokrasi apalagi menjelang pemilu, kritik terhadap presiden mengalami peningkatan. Maka adalah wajar pula bahwa kritik terhadap presiden Jokowi pada masa sekitar satu setengah tahun menjelang pilpres mengalami peningkatan dalam intensitas mau pun kuantitas.

Satu di antara sekian banyak kritik adalah terhadap program pembangunan infra struktur yang digelorakan oleh presiden Jokowi sejak awal masa kepresidenan dirinya.  

Wong Cilik


Kebetulan saya sudah mengenal keberpihakan Jokowi kepada rakyat  sejak presiden VII Indonesia ini masih walikota Solo. Maklum, Jokowi pernah beberapa kali mengalami sengsara wong cilik digusur atas nama pembangunan infra struktur. Maka saya yakin bahwa program pembangunan infra struktur yang digelorakan Presiden Jokowi adalah memang benar-benar tulus sebagai upaya menyejahterakan rakyat.  

Di hadapan 600 rektor perguruan tinggi yang tergabung di dalam Forum Rektor Indonesia, Presiden Jokowi mencontohkan, banyak kondisi jalanan di Papua saat ini yang rusak, penuh genangan dan hanya berupa tanah merah yang sulit ditempuh.

Ia juga menekankan, jalan serta pembangunan infrastruktur dinilai sangat penting demi mempermudah akses logistik, kesehatan, serta pendidikan bagi masyarakat Papua.Pembangunan infrastruktur mempengaruhi biaya logistik terutama bagi daerah yang selama ini tidak tersentuh. Pembangunan juga mengundang investor dan membantu kehidupan masyarakat sekitar.  

Infrastruktur Indonesia dinilai tertinggal dari negara-negara sahabat. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur Indonesia menjadi fokus dan dipercepat dalam tiga tahun terakhir.Pembangunaninfrastruktur mempengaruhi biaya logistik terutama bagi daerah yang selama ini tidak tersentuh. Pembangunan juga mengundang investor dan membantu kehidupan masyarakat sekitar.

Angkara Murka

Saya masih percaya ketulusan Jokowi, maka mohon dimaafkan bahwa saya  memberanikan diri untuk menegaskan bahwa kritik yang disasarkan kepada Presiden Jokowi dalam hal program pembangunan infra struktur  pada hakikatnya salah sasaran. Silakan kritik program pembangunan infra struktur yang kebetulan de facto memicu prahara konflik agraria sehingga menyengsarakan wong cilik. Namun jangan sasarkan kritik kepada Presiden Jokowi.

Arahkan kritik fokus kepada para pelaksana pembangunan infra struktur yang gegabah menatalaksanakan program pembangunan infra struktur di persada Nusantara masa kini dengan tega hati mengorbankan lingkungan alam dan rakyat terutama rakyat kecil dengan cara paripurna melanggar hukum, HAM, Agenda Pembangunan Berkelanjutan, Kontrak Politik Jakarta Baru yang disepakati Ir.H. Joko Widodo bersama rakyat miskin, Nawa Cita, UUD 1945 , sila Kemanusiaan Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Untuk Seluruh Indonesia.

Fakta kenyataan telah membuktikan bahwa yang melakukan segenap angkara murka pelanggaran itu sebenarnya BUKAN Presiden Jokowi namun para pelaksana infra struktur pembangunan yang tega menghalalkan segala cara termasuk merusak lingkungan dan menggusur rakyat secara paksa.[****]


Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya