Berita

Syarwan Hamid/Net

Politik

Presiden Harus Jawa Adalah Isu Ketinggalan Zaman

Keadilan Harga Mati
SELASA, 13 FEBRUARI 2018 | 15:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Mantan Menteri Dalam Negeri Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid mengaku sependapat dengan pikiran Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Dr. Syahganda Nainggolan tentang isu Presiden harus dari Jawa.

Baca: Anies, Prabowo Dan Jawa: Perspektif Kebangsaan Ke Depan

"Isu itu tidak sehat dan ketinggalan zaman," kata Syarwan, mantan Kadispen TNI AD ini kepada redaksi, Selasa (13/2).


Menurutnya, jika ingin NKRI solid kata kunci yang perlu dikedepankan adalah adil. Melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh Tanah Air.

"Bahkan sesungguhnya isu inilah yang merupakan harga mati, melebihi isu NKRI," tegas Syarwan.

Yang menjadi tujuan kita bernegara adalah mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Format NKRI baru valid jika sebagai sistim ia mampu menghadirkan suatu masyarakat Indonesia yang semakin adil dan makmur.

"Tak bisa dibalik biarlah tidak adil dan makmur, yang penting NKRI," lanjut Syarwan.

Jadi sesunguhnya yang harga mati itu adalah hadirnya masyarakat yang semakin adil dan makmur.

"Mengatakan NKRI harga mati mudah, tapi mewujudkan masyarakat yang berkeadilan itu baru persoalan," demikian Syarwan Hamid. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya