Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengidentifikasi delapan provinsi yang rawan konflik berbau suku dan agama sepanjang Pilkada Serentak. Bahkan, banyak masyarakat di daerah-daerah tersebut belum memiliki nomor induk kependudukan.
Delapan provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Analisa Bawaslu itu memancing reaksi Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. Ia meminta Komisi II DPR sebagai mitra Bawaslu untuk lebih serius mendorong lembaga pengawas itu melakukan pengawasan.
"Komisi II DPR perlu mendorong Bawaslu agar lebih serius dalam melakukan pengawasannya, terutama di wilayah yang rentan terhadap konflik tersebut, " kata Bambang Soesatyo kepada wartawan, di gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2).
Tidak itu saja, pihaknya juga meminta Komisi II DPR mendesak Bawaslu melakukan penelitian khusus bersama dengan kelompok masyarakat di provinsi-provinsi tersebut untuk memetakan daerah yang rawan politik identitas, guna mengetahui permasalahan dan mencari solusinya.
Bambang juga meminta Kepolisian untuk meningkatkan peran satuan intelijen dan satuan pemelihara keamanan dalam mengantisipasi berbagai masalah keamanan Pilkada 2018.
"Tidak kalah penting saya mengimbau. Masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan kampanye hitam, ujaran kebencian, maupun isu SARA," ujarnya.
[ald]
