Berita

Manejer Nasution/Net

Politik

Negara Punya Mandat Hentikan Skenario Adu Domba Antarumat Beragama

SENIN, 12 FEBRUARI 2018 | 07:22 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Setidaknya sudah empat pemuka agama dianiaya tanpa jelas dalam satu bulan ini.

Terakhir kemarin, Romo Prier yang tengah memimpin misa di gereja St. Lidwina, Sleman, Yogyakarta, seketika diserang orang tak dikenal. Di Tangerang Selatan terjadi pengusiran terhadap biksu.

Mantan Komisioner Komnas HAM RI 2012-2017, Maneger Nasution sangat menyesalkan peristiwa bernuansa intoleran agama itu terjadi ketika belum layu bunga-bunga penghias acara Musyawarah Besar (Mubes) pemuka agama untuk kerukunan bangsa.


Acara yang diprakarsai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), M. Din Syamsuddin itu berlangsung selama tiga hari di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Mubes itu diikuti oleh sekitar 450-an pemuka agama, 250 di antaranya dari kalangan muslim.

Ada tujuh topik mengenai pandangan dan sikap umat beragama yang dibicarakan dalam Mubes tersebut. Yakni, NKRI berdasar Pancasila; Bhineka Tunggal Ika; pemerintahan yang sah hasil Pemilu demokratis berdasarkan konstitusi; prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama; etika kerukunan intra agama; penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah; dan rekomendasi tentang faktor-faktor non agama yang mengganggu kerukunan antar umat beragama.

"Ada banyak dugaan publik terkait peristiwa-peristiwa bernuansa skenario adudomba antar umat beragama itu. Apakah ini kriminal murni atau by design? Apakah rangkaian peristiwa-peristiwa itu sebagai pengaluhan isu? Atau, apakah sedang berlangsung skenario paling sensitif, proyek adu domba intra dan antar umat beragama?

"Ustadz diserang 'OGGB (orang gila gaya baru)'. Ulama dikriminalisasikan. Pesantren disatroni. Kini tokoh gereja diserang dan tokoh Budha pun diusir. Bukankah semua tahu bahwa ongkos sosialnya terlalu mahal jika terjadi konflik bernuansa Sara? Pertanyaannya di mana negara?" kritiknya.

Menurut dia, apapun alasannya negara harus hadir. Negara punya mandat menghentikan perilaku tak beradab itu. Siapun pelaku dan aktor intelektualnya harus diusut tuntas.

"Negara khususnya pemerintah harus hadir dan memastikan bahwa peristiwa-peristiwa yang jauh dari keadaban itu tidak terulang lagi di masa mendatang," tegasnya.[wid]


Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

Hindari Work From Home Jumat dan Senin

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:13

Permainan Kubu Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Makin Ngawur

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:11

Prabowo Perintahkan Bahlil Cari Sumber Pendapatan Sektor Mineral

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:37

RS Jiwa Dipenuhi Pecandu Game Online dan Judol

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:14

Buntut Penangguhan Yaqut, Kasus Kuota Haji Bisa Berlarut-larut

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:01

Tiket Taman Margasatwa Ragunan Tetap Dipatok Rp4 Ribu

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:28

Prabowo Pacu Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:19

Pelanggaran Personel BAIS TNI Tidak Berdiri Sendiri

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:05

Satgas PRR Percepat Penyelesaian Hunian Tersisa

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:25

MBG cuma 5 Hari Potensi Hemat Rp40 Triliun per Tahun

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:22

Selengkapnya