Berita

Manejer Nasution/Net

Politik

Negara Punya Mandat Hentikan Skenario Adu Domba Antarumat Beragama

SENIN, 12 FEBRUARI 2018 | 07:22 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Setidaknya sudah empat pemuka agama dianiaya tanpa jelas dalam satu bulan ini.

Terakhir kemarin, Romo Prier yang tengah memimpin misa di gereja St. Lidwina, Sleman, Yogyakarta, seketika diserang orang tak dikenal. Di Tangerang Selatan terjadi pengusiran terhadap biksu.

Mantan Komisioner Komnas HAM RI 2012-2017, Maneger Nasution sangat menyesalkan peristiwa bernuansa intoleran agama itu terjadi ketika belum layu bunga-bunga penghias acara Musyawarah Besar (Mubes) pemuka agama untuk kerukunan bangsa.


Acara yang diprakarsai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), M. Din Syamsuddin itu berlangsung selama tiga hari di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Mubes itu diikuti oleh sekitar 450-an pemuka agama, 250 di antaranya dari kalangan muslim.

Ada tujuh topik mengenai pandangan dan sikap umat beragama yang dibicarakan dalam Mubes tersebut. Yakni, NKRI berdasar Pancasila; Bhineka Tunggal Ika; pemerintahan yang sah hasil Pemilu demokratis berdasarkan konstitusi; prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama; etika kerukunan intra agama; penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah; dan rekomendasi tentang faktor-faktor non agama yang mengganggu kerukunan antar umat beragama.

"Ada banyak dugaan publik terkait peristiwa-peristiwa bernuansa skenario adudomba antar umat beragama itu. Apakah ini kriminal murni atau by design? Apakah rangkaian peristiwa-peristiwa itu sebagai pengaluhan isu? Atau, apakah sedang berlangsung skenario paling sensitif, proyek adu domba intra dan antar umat beragama?

"Ustadz diserang 'OGGB (orang gila gaya baru)'. Ulama dikriminalisasikan. Pesantren disatroni. Kini tokoh gereja diserang dan tokoh Budha pun diusir. Bukankah semua tahu bahwa ongkos sosialnya terlalu mahal jika terjadi konflik bernuansa Sara? Pertanyaannya di mana negara?" kritiknya.

Menurut dia, apapun alasannya negara harus hadir. Negara punya mandat menghentikan perilaku tak beradab itu. Siapun pelaku dan aktor intelektualnya harus diusut tuntas.

"Negara khususnya pemerintah harus hadir dan memastikan bahwa peristiwa-peristiwa yang jauh dari keadaban itu tidak terulang lagi di masa mendatang," tegasnya.[wid]


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya