Berita

Manejer Nasution/Net

Politik

Negara Punya Mandat Hentikan Skenario Adu Domba Antarumat Beragama

SENIN, 12 FEBRUARI 2018 | 07:22 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Setidaknya sudah empat pemuka agama dianiaya tanpa jelas dalam satu bulan ini.

Terakhir kemarin, Romo Prier yang tengah memimpin misa di gereja St. Lidwina, Sleman, Yogyakarta, seketika diserang orang tak dikenal. Di Tangerang Selatan terjadi pengusiran terhadap biksu.

Mantan Komisioner Komnas HAM RI 2012-2017, Maneger Nasution sangat menyesalkan peristiwa bernuansa intoleran agama itu terjadi ketika belum layu bunga-bunga penghias acara Musyawarah Besar (Mubes) pemuka agama untuk kerukunan bangsa.


Acara yang diprakarsai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), M. Din Syamsuddin itu berlangsung selama tiga hari di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Mubes itu diikuti oleh sekitar 450-an pemuka agama, 250 di antaranya dari kalangan muslim.

Ada tujuh topik mengenai pandangan dan sikap umat beragama yang dibicarakan dalam Mubes tersebut. Yakni, NKRI berdasar Pancasila; Bhineka Tunggal Ika; pemerintahan yang sah hasil Pemilu demokratis berdasarkan konstitusi; prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama; etika kerukunan intra agama; penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah; dan rekomendasi tentang faktor-faktor non agama yang mengganggu kerukunan antar umat beragama.

"Ada banyak dugaan publik terkait peristiwa-peristiwa bernuansa skenario adudomba antar umat beragama itu. Apakah ini kriminal murni atau by design? Apakah rangkaian peristiwa-peristiwa itu sebagai pengaluhan isu? Atau, apakah sedang berlangsung skenario paling sensitif, proyek adu domba intra dan antar umat beragama?

"Ustadz diserang 'OGGB (orang gila gaya baru)'. Ulama dikriminalisasikan. Pesantren disatroni. Kini tokoh gereja diserang dan tokoh Budha pun diusir. Bukankah semua tahu bahwa ongkos sosialnya terlalu mahal jika terjadi konflik bernuansa Sara? Pertanyaannya di mana negara?" kritiknya.

Menurut dia, apapun alasannya negara harus hadir. Negara punya mandat menghentikan perilaku tak beradab itu. Siapun pelaku dan aktor intelektualnya harus diusut tuntas.

"Negara khususnya pemerintah harus hadir dan memastikan bahwa peristiwa-peristiwa yang jauh dari keadaban itu tidak terulang lagi di masa mendatang," tegasnya.[wid]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya