Berita

Manejer Nasution/Net

Politik

Negara Punya Mandat Hentikan Skenario Adu Domba Antarumat Beragama

SENIN, 12 FEBRUARI 2018 | 07:22 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Setidaknya sudah empat pemuka agama dianiaya tanpa jelas dalam satu bulan ini.

Terakhir kemarin, Romo Prier yang tengah memimpin misa di gereja St. Lidwina, Sleman, Yogyakarta, seketika diserang orang tak dikenal. Di Tangerang Selatan terjadi pengusiran terhadap biksu.

Mantan Komisioner Komnas HAM RI 2012-2017, Maneger Nasution sangat menyesalkan peristiwa bernuansa intoleran agama itu terjadi ketika belum layu bunga-bunga penghias acara Musyawarah Besar (Mubes) pemuka agama untuk kerukunan bangsa.


Acara yang diprakarsai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), M. Din Syamsuddin itu berlangsung selama tiga hari di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Mubes itu diikuti oleh sekitar 450-an pemuka agama, 250 di antaranya dari kalangan muslim.

Ada tujuh topik mengenai pandangan dan sikap umat beragama yang dibicarakan dalam Mubes tersebut. Yakni, NKRI berdasar Pancasila; Bhineka Tunggal Ika; pemerintahan yang sah hasil Pemilu demokratis berdasarkan konstitusi; prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama; etika kerukunan intra agama; penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah; dan rekomendasi tentang faktor-faktor non agama yang mengganggu kerukunan antar umat beragama.

"Ada banyak dugaan publik terkait peristiwa-peristiwa bernuansa skenario adudomba antar umat beragama itu. Apakah ini kriminal murni atau by design? Apakah rangkaian peristiwa-peristiwa itu sebagai pengaluhan isu? Atau, apakah sedang berlangsung skenario paling sensitif, proyek adu domba intra dan antar umat beragama?

"Ustadz diserang 'OGGB (orang gila gaya baru)'. Ulama dikriminalisasikan. Pesantren disatroni. Kini tokoh gereja diserang dan tokoh Budha pun diusir. Bukankah semua tahu bahwa ongkos sosialnya terlalu mahal jika terjadi konflik bernuansa Sara? Pertanyaannya di mana negara?" kritiknya.

Menurut dia, apapun alasannya negara harus hadir. Negara punya mandat menghentikan perilaku tak beradab itu. Siapun pelaku dan aktor intelektualnya harus diusut tuntas.

"Negara khususnya pemerintah harus hadir dan memastikan bahwa peristiwa-peristiwa yang jauh dari keadaban itu tidak terulang lagi di masa mendatang," tegasnya.[wid]


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Suap ke Pejabat ATR/BPN Berawal PT Summarecon Agung Tbk Caplok Lahan Warga

Selasa, 29 September 2026 | 14:21

Prabowo Panggil Mendikti Saintek hingga Kepala BNN, Bahas Pengentasan Narkoba

Selasa, 29 September 2026 | 14:18

BI Ungkap Biang Kerok Rupiah Jeblok ke Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 29 September 2026 | 14:11

Pimpinan DPR Setuju Komisi XIII Periksa Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 14:00

Tangis Mahathir Mohamad Pecah Saat Mengantar Istri ke Peristirahatan Terakhir

Selasa, 29 September 2026 | 13:52

Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Lagi, Dasco: Nasi Gorengnya Belum Keluar

Selasa, 29 September 2026 | 13:51

Sistem Pemungutan Pajak Digital Luar Negeri sudah Beroperasi

Selasa, 29 September 2026 | 13:48

Bitcoin Masih Stabil Meski Harga Minyak Naik Tajam

Selasa, 29 September 2026 | 13:45

Pekan Ini DPR Bertemu Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

KRI Sriwijaya-100 Bakal Dimodifikasi Dukung Penanganan Bencana

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

Selengkapnya