Berita

Manejer Nasution/Net

Politik

Negara Punya Mandat Hentikan Skenario Adu Domba Antarumat Beragama

SENIN, 12 FEBRUARI 2018 | 07:22 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Setidaknya sudah empat pemuka agama dianiaya tanpa jelas dalam satu bulan ini.

Terakhir kemarin, Romo Prier yang tengah memimpin misa di gereja St. Lidwina, Sleman, Yogyakarta, seketika diserang orang tak dikenal. Di Tangerang Selatan terjadi pengusiran terhadap biksu.

Mantan Komisioner Komnas HAM RI 2012-2017, Maneger Nasution sangat menyesalkan peristiwa bernuansa intoleran agama itu terjadi ketika belum layu bunga-bunga penghias acara Musyawarah Besar (Mubes) pemuka agama untuk kerukunan bangsa.


Acara yang diprakarsai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), M. Din Syamsuddin itu berlangsung selama tiga hari di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Mubes itu diikuti oleh sekitar 450-an pemuka agama, 250 di antaranya dari kalangan muslim.

Ada tujuh topik mengenai pandangan dan sikap umat beragama yang dibicarakan dalam Mubes tersebut. Yakni, NKRI berdasar Pancasila; Bhineka Tunggal Ika; pemerintahan yang sah hasil Pemilu demokratis berdasarkan konstitusi; prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama; etika kerukunan intra agama; penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah; dan rekomendasi tentang faktor-faktor non agama yang mengganggu kerukunan antar umat beragama.

"Ada banyak dugaan publik terkait peristiwa-peristiwa bernuansa skenario adudomba antar umat beragama itu. Apakah ini kriminal murni atau by design? Apakah rangkaian peristiwa-peristiwa itu sebagai pengaluhan isu? Atau, apakah sedang berlangsung skenario paling sensitif, proyek adu domba intra dan antar umat beragama?

"Ustadz diserang 'OGGB (orang gila gaya baru)'. Ulama dikriminalisasikan. Pesantren disatroni. Kini tokoh gereja diserang dan tokoh Budha pun diusir. Bukankah semua tahu bahwa ongkos sosialnya terlalu mahal jika terjadi konflik bernuansa Sara? Pertanyaannya di mana negara?" kritiknya.

Menurut dia, apapun alasannya negara harus hadir. Negara punya mandat menghentikan perilaku tak beradab itu. Siapun pelaku dan aktor intelektualnya harus diusut tuntas.

"Negara khususnya pemerintah harus hadir dan memastikan bahwa peristiwa-peristiwa yang jauh dari keadaban itu tidak terulang lagi di masa mendatang," tegasnya.[wid]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya