Berita

Foto/RMOL

Nusantara

PINBAS MUI Bersama Menteri Puspayoga Panen Kacang Di Bojonegoro

RABU, 07 FEBRUARI 2018 | 13:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Menindaklanjuti Kongres Ekonomi Umat, Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) MUI dan KSP menggandeng PT Perhutani dan Garuda Food meluncurkan program Agribisnis Kacang Nasional (AGRIKAS) di Bojonegoro, Jawa Timur.

Direktur PINBAS MUI, Azrul Tanjung dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya pemberdayaan ummat.

"Langkah ini perlu terus didukung," ujarnya yang berharap langkah berikutnya akan lebih baik lagi, Rabu (7/2).


Realisasi tahap pertama kemitraan ini dibuktikan dengan pelaksanaan Kegiatan tanam perdana kacang tanah di Desa Dander, Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada tanggal 31 Oktober 2017 lalu.

Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi umat. Yang melibatkan banyak unsur, antara lain Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam dan Pondok Pesantren.

Setelah tiga bulan, akhirnya kegiatan tanam perdana kacang tanah tersebut telah bermetamorposa menjadi Kegiatan panen perdana kacang tanah pada 5 Pebruari 2018. Hasil panen dari total luas 6.5 hektar sebagai pilot projek awal ini menghasilkan sekitar 3 ton/hektar kacang tanah.

Hasil ini sepenuhnya akan dipergunakan untuk bibit kacang tanah yang kemudian akan ditanam di lahan seluas 2.200 hektare di lahan Perhutani, dengan target hasil kotor sekitar 18 juta rupiah per hektare. Dari rencana 2.200 hektare tersebut saat ini telah tertanam seluas 26 hektar lanjut Azrul.

Beberapa tokoh juga menghadiri Kegiatan Panen Raya Perdana Kacang Tanah tersebut. Mereka antara lain Menteri Koperasi dan UKM RI Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Komisaris GarudaFood Group Hartono Atmadja, Bupati Bojonegoro Suyoto dan Kadivre PT Perhutani Jatim Sangudi Muhammad.

Puspayoga menyambut positif Program Agrikanas ini. Dengan adanya kemitraan tersebut kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dapat terlibat langsung dalam rantai nilai usaha milik kelompok usaha besar yakni perusahaan seperti GarudaFood Group.

Menurut Puspayoga, pemerintah mendukung program Kemitraan Ekonomi Umat ini karena turut membantu mengembangkan para petani dan santri sebagai pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bakal menjadi sumber ekonomi baru di Indonesia.

"Mereka memiliki ketahanan ekonomi atau resiliensi yang tinggi. Sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia. Pengembangan ekonomi umat harus digerakkan oleh seluruh pihak terkait," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Hartono Atmadja. Dia berpendapat bahwa kemitraan ini memberikan kebermanfaatan bagi banyak pihak. Menurutnya yang terdampak positif tidak hanya bagi garudafood namun juga para petani serta santri.

"Mereka mendapatkan ilmu dari pelatihan budidaya kacang tanah dan benih berkualitas yang kami berikan. Dan GarudaFood juga mendapatkan jaminan ketersediaan bahan baku kacang tanah," ujar Hartono. [nes]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya